TNI-Polri Bakal Sweeping Kendaraan, Ribuan Personel Kawal Sidang Mahkamah Konstitusi

TRIBUNKALTIM.CO, KARAWANG - Jelang putusan Mahkamah Konstitusi soal Pilpres 2019 akan ada pengamanan ketat.

Pihak Kepolisian yang diabntu juga TNI akan mengamankan agar proses pengumuman putusan Mahkamah Konstitusi bisa berjalan tertib dan aman. 

Sebanyak 1.100 personel gabungan TNI-Polri dikerahkan untuk melakukan "sweeping" kendaraan menuju Jakarta yang hendak menuju ke Mahkamah Konstitusi.

Personel TNI-Polri tersebut merupakan bagian dari petugas yang disiagakan dalam pengamanan sidang perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) yang digelar pada 14 Juni di MK, di Jakarta.

Sweeping bakal dilakukan terhadap kendaraan yang masuk dan keluar Karawang menuju Jakarta.

Tujuannya untuk menghalau massa yang akan ke Jakarta.

"Imbauan juga kita sudah lakukan agar masyarakat tetap di Karawang.

Percayakan saja seluruh keputusanya kepada pimpinan sidang MK, mari kita jaga keamanan ini bersama-sama," kata Komandan Distrik Militer (Dandim) 0604 Karawang, Letkol Inf Endang Sumardi, usai menggelar apel kesiapan pengamanan PHPU di Mapolres Karawang, Kamis (13/6/2019).

Endang mengatakan, belum bisa memprediksi jumlah massa dari Karawang yang bakal berangkat ke Jakarta.

"Sejauh ini (siapa saja) pergerakan yang akan berangkat belum A1," katanya.

Petugas gabungan yang terdiri atas 800 personel Polri dan 300 personel TNI itu juga memfokuskan pengamanan di lima titik vital di Karawang.

Diantaranya Kantor KPU dan Bawaslu Kabupaten Karawang.

Bupati Karawang Cellica Nurrachadiana mengimbau warganya untuk tidak datang ke MK.

Ia meminta agar masyarakat tetap menjaga kondusifitas di Karawang.

"Jadi saya minta warga Karawang untuk tidak ikut-ikutan datang ke Jakarta.