Pilpres 2019
Tertawa Tanggapi Wacana Oposisi Gabung ke Jokowi, Cak Imin Ingatkan Soal Jatah PKB
Soal wacana oposisi bergabung ke Jokowi,Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar atau Cak Imin ikut angkat bicara
TRIBUNKALTIM.CO - Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar atau Cak Imin menyebut koalisi Joko Widodo (Jokowi)-Ma'ruf Amin saat ini sudah terlalu gemuk.
Maka dari itu, Cak Imin mengingatkan agar jika sampai oposisi yang sebelumnya mendukung Prabowo Subianto-Sandiaga Uno menyeberang ke koalisi, maka tidak akan mengurangi jatah kursi untuk PKB.
Hal tersebut disampaikan Cak Imin dalam wawancara unggahan kanal YouTube CNN Indonesia, Selasa (2/6/2019).
Terlebih dalam koalisi Jokowi saat ini sudah mendominasi hingga 61 persen.
"Sebetulnya koalisi pendukung Pak Jokowi itu sudah kegemukan, 61 persen di parlemen. Nah nanti kan enggak ada check and balance," ujar Cak Imin.
Meski demikian, Cak Imin tidak melarang jika partai oposisi hendak bergabung demi rekonsiliasi, asalkan tidak mengurangi jatah untuk PKB.
"Tetapi kalau memang itu menjadi urgensi agar rekonsiliasi, agar kebersamaan ya yang penting jangan mengurangi jatah PKB deh," kata Cak Imin sambil tertawa.
Berikut video lengkapnya (menit ke-0.22):
Pengamat Sebut Koalisi Tak Perlu Goda Oposisi untuk Gabung Jokowi
Senada dengan pendapat Cak Imin, Pengamat Politik UIN Syarif Hidayatullah, Adi Prayitno, menginginkan agar pemerintah bisa seimbang dengan adanya koalisi dan oposisi.
Oleh karena itu, Adi Prayitno mengimbau agar para anggota partai koalisi Joko Widodo (Jokowi)-Ma'ruf Amin tidak perlu menggoda oposisi agar bergabung koalisi mereka.
Hal tersebut disampaikan Adi Prayitno dalam tayangan Primetime News unggahan kanal YouTube metrotvnews, Senin (1/7/2019).
Saat ditanya mengenai pemerintah yang kemungkinan bisa bagi-bagi kursi terhadap oposisi, Adi Prayitno menentangnya.
Adi Prayitno berpendapat pihak pemerintah tak perlu takut kurang pendukung sehingga harus ikut mengajak pihak oposisi.
Karenanya, Adi Prayitno berharap partai oposisi biarkan berada di luar pemerintahan Jokowi dan tak perlu digoda untuk bergabung.