Diancam Covid-19, Wakil Rakyat di DPRD PPU Sebut Kenaikan Iuran BPJS Tidak Masuk Akal

TRIBUNKALTIM.CO, PENAJAM - Pemerintah pusat berencana menaikkan iuran BPJS Kesehatan per 1 Juli 2020 mendatang. Banyak yang menilai tidak rasional karena masyarakat saat ini tengah dihadapkan dengan kondisi Pandemi Covid-19.

Ketua Komisi II DPRD PPU Wakidi juga turut mengkritik keras langkah pemerintah pusat yang memutuskan kembali menaikkan iuran BPJS Kesehatan.

“Terus terang dalam kondisi ini, kenaikan iuran BPJS Kesehatan tidak masuk logika dalam kondisi begini, ketika keadaan masyarakat terpuruk begini, tiba-tiba akan naik,” ujarnya.

Seharusnya ucap dia, pemerintah tidak kembali lagi berniat mengeluarkan keputusan serupa, kerena sebelumnya Mahkamah Konstitusi ( MK ) telah memutuskan membatalkan kenaikan iuran BPJS Kesehatan.

Baca juga; Salah Apa Siti Fadilah Supari dengan Deddy Corbuzier? Ini Daftar Kesalahan yang Disoal Kemenkumham

Baca juga; Bisa Bikin Ngantuk, Inilah 5 Makanan Sehat yang Sebaiknya Tidak Dikonsumsi Saat Sarapan Pagi

Baca juga; Kemensos Tambah Kuota Bantuan Sosial Tunai untuk 3.829 KK di Penajam Paser Utara

“Kemarin kan sudah diputuskan oleh MK tidak naik, ternyata Presiden membuat Perpres lagi dan menaikan lagi, tapi ini masih lama prosesnya pastinya ada uji materi lagi ke MK,” jelas Politisi asal Pantai Partai Keadilan Sejaterah (PKS) ini.

Dirinya menilai seharusnya pemerintah dapat lebih selektif mengeluarkan kebijakan dan tidak memberitakan masyarakat. Seperti yang diketahui ucap dia, kenaikan iuran BPJS Kesehatan diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 64/2020 tentang Perubahan Kedua atas Perpres Nomor 82/2018 tentang Jaminan Kesehatan.

“Haruskan pemerintah bisa memilih dan memilah yang ini memberatkan masyarakat banyak atau tidak,” terangnya.(*)

IKUTI >> Update Virus Corona

IKUTI >> Update Virus Corona di PPU