Baca tanpa iklan
TRIBUNKALTIM.CO - Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi-Ma'ruf menyerahkan Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye (LPPDK) ke Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI, Kamis (2/5/2019).
Berdasasrkan pelaporan, total dana yang dihabiskan untuk kampanye paslon 01 itu sebesar Rp601,3 miliar.
"Total penerimaan adalah Rp606.784.634.772.
Lalu pengeluarannya Rp601.355.468.300.
Saldo sebesar 1.646.467.006," ungkap Bendahara Umum TKN Jokowi-Ma'ruf, Wahyu Sakti Trenggono di Hotel Borobudur, Jakarta.
Ia mengatakan pengeluaran terbanyak berasal dari biaya operasional sebesar 597.923.538.119.
Kemudian ia merinci besaran sumber penerimaan sumbangan dana kampanye.
Yakni berasal dari sumbangan partai-partai politik pengusung Jokowi-Ma'ruf sebesar Rp 79 miliar.
Berikutnya dari 17 kelompok masyarakat yang jumlahnya mencapai Rp 251 miliar.
Sumbangan dari 40 perusahaan sebesar Rp 253,9 miliar serta sumbangan perseorangan mencapai Rp 21 miliar.
Menurutnya, tidak ada sumbangan dana kampanye dari Jokowi maupun Ma'ruf.
"Jadi memang yang paling besar (sumbangan) dari perusahaan, pengusaha," pungkasnya.
Adukan 14.843 Laporan.
Kecurangan dalam Pemilu 2019 ini memang ada dan di hampir seluruh Indonesia.
TKN Jokowi-Maruf Amin menerima pengaduan 14.843 laporan.
Calon wakil presiden nomor urut 02 Sandiaga Uno mempersilakan Tim Kampanye Nasional (TKN) melaporkan dugaan kecurangan yang dianggap menguntungkan Prabowo-Sandiaga.
Hal itu dikatakan Sandiaga saat ditemui di Indonesia Convention Exhibition (ICE) BSD, Tangerang Selatan, Kamis (2/5/2019).
"Silakan dilaporkan karena kita ingin pemilu yang jujur dan adil.
Kalau ada laporan tersebut, harus dilaporkan," ujar Sandiaga. Sandiaga menyebutkan, BPN tidak keberatan jika TKN melaporkan dugaan kecurangan tersebut.
Menurut dia, jumlah dugaan kecurangan yang diklaim TKN terhadap BPN menunjukkan bahwa kedua pasangan calon presiden dan wakil presiden mengalami hal yang sama dalam Pemilu 2019.
Sandiaga mengatakan, calon presiden nomor urut 01 Joko Widodo juga mengungkapkan hal yang sama, bahwa ada kecurangan dalam Pemilu 2019.
"Ini (kecurangan) bukan hanya keluhan 02, tapi 01 juga ternyata ada.
Presiden Jokowi juga mengatakan ada kecurangan.
Oleh karena itu mari kita kawal sama-sama," ujar Sandiaga.
Sebelumnya, Direktorat Hukum dan Advokasi Tim Kampanye Nasional ( TKN) Joko Widodo-Ma'ruf Amin menerima 14.843 laporan dugaan pelanggaran atau kecurangan yang menguntungkan paslon 02, Prabowo Subianto-Sandiaga Uno, di dalam negeri.
Direktur Hukum dan Advokasi TKN, Ade Irfan Pulungan, mengatakan laporan tersebut diterima dari berbagai pihak melalui posko pengaduan yang telah dibuka sejak 9 April 2019.
"Ada 14.843 laporan pengaduan yang masuk melalui posko pengaduan ini hampir di seluruh , Indonesia, mulai dari Aceh sampai dengan Papua," kata Ade saat konferensi pers di Rumah Cemara, Jakarta Pusat, Rabu (1/5/2019).
PAN dan Demokrat Gabung
Tim Kampanye Nasional (TKN) Joko Widodo (Jokowi)-Maruf Amin menyebut Partai Amanat Nasional (PAN) dan Partai Demokrat berpeluang besar bergabung dengan Koalisi Indonesia Kerja.
Wakil Ketua TKN Abdul Kadir Karding menuturkan, semua partai politik yang berseberangan dengan kubu Jokowi-Maruf dalam Pilpres 2019 memiliki kemungkinan untuk masuk ke Koalisi Indonesia Kerja.
"Dalam koalisi itu semua partai memungkinkan. Soal nanti siapa yang cocok dan punya chemistry bersama itu soal masing-masing nanti akan dibahas," ujar Abdul Kadir Karding di kawasan Jakarta Pusat, Rabu (1/5/2019).
Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan memang menemui Presiden Joko Widodo (Jokowi) di Istana beberapa waktu lalu.
Dalam pertemuan tersebut, menurut Karding, dibahas mengenai kursi pimpinan di DPR dan MPR.
Karding mengatakan, selain PAN, Partai Demokrat juga berpeluang besar untuk bergabung ke partai koalisi Jokowi-Ma'ruf.
"Saya melihat yang punya peluang besar ke depan PAN dan Demokrat," tutur Karding.
Jika bergabung, ucap Karding, maka akan memberikan keuntungan bagi Koalisi Indonesia Kerja.
"Jumlah koalisinya jadi lebih besar," ucapnya.
Sebelumnya, Karding mengatakan, Wakil Ketua Umum PAN Bara Hasibuan sedang mencairkan komunikasi antara PAN dengan kubu Jokowi-Ma'ruf.
Komunikasi juga demi menyelamatkan institusi PAN dalam konteks politik.
Komunikasi itu, dilakukan Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan kepada Jokowi.
Menurut informasi yang diterima Karding, dalam pertemuan itu, Zulkifli meminta kepada Jokowi agar PAN dapat mengisi posisi di pimpinan DPR atau MPR.
"PAN memang membuka komunikasi ke Pak Jokowi lewat Pak Zul dan yang saya tahu, dari informasi yang saya peroleh di Istana itu ada permintaan pada Pak Jokowi agar PAN mendapatkan bagian pimpinan DPR atau MPR," ujar Karding saat dikonfirmasi wartawan, Selasa (30/4/2019).
Sementara itu, ucap Karding, Bara Hasibuan berusaha untuk obyektif secara politik.
Yakni dengan menjalin komunikasi dengan kubu Jokowi-Ma'ruf.
"Dan yang paling penting bahwa membangun komunikasi itu penting saat dinamika politik agak hangat seperti sekarang ini," tutur Karding.
Komunikasi yang dijalin PAN, menurut Karding, hal yang wajar dalam perpolitikan Tanah Air. (*)
BACA JUGA:
Najwa Shihab Tertawa Seusai Dengar Jawaban Adian Napitupulu, 'Ada Orang Lain Yang Mengaku Presiden'
8 Artis Ini Ternyata Anak Pejabat dan Posisinya Tak Sembarangan, Ada Kepala Badan hingga Diplomat
Justin Bieber Follow Instagram Lisa BLACKPINK dan Unggah Foto Ini
50 Ucapan Selamat Ramadhan 2019 dan Selamat Berpuasa, Bisa Dikirim Lewat Semua Media Sosial
Hasil Liga Eropa Arsenal vs Valencia, Duet Lacazette dan Aubameyang Terlalu Perkasa
Likes dan Follow Fanspage Facebook
Follow Twitter
Follow Instagram
Subscribe official YouTube Channel