Wakil Menteri Bikin Birokrasi Tambah Tambun

MALANG, tribunkaltim.co.id - Pengangkatan wakil menteri merupakan hak Presiden yang diizinkan undang-undang. Namun, jika tidak melalui pertimbangan seksama, hanya akan menambah profil birokrasi yang tambun dan pemborosan.

Demikian pandangan Abdul Aziz SR, pengajar pada Program Pascasarjana Universitas Indonesia, Jumat (14/10/2011), di Malang.

Santer diberitakan bahwa pada saat melakukan reshuffle kabinet mendatang, Presiden akan melakukan penggantian sekaligus penambahan wakil menteri. Menurut Aziz, wakil menteri jelas akan menambah gemuk struktur birokrasi.

Presiden SBY memang senang membuat struktur pemerintahannya gemuk, tetapi sayangnya miskin fungsi. Lihatlah ada staf khusus yang berderet panjang, Dewan Pertimbangan Pers, Komite Ekonomi Nasional, Komite Inovasi Nasional. Padahal, sudah ada kabinet yang strukturnya sudah gemuk.

"Ironisnya, lembaga itu semua justru tidak membuat pemerintahan SBY berprestasi," kata Aziz, yang juga Direktur Eksekutif Centre for Public Policy Studies (CPPS) Surabaya ini.

Sebenarnya, menurut Aziz, untuk melakukan percepatan realisasi program pemerintah, membangun pemerintahan yang efektif tidak harus menambah jumlah menteri. Yang lebih penting adalah bagaimana para menteri itu dimotivasi dan diberi contoh agar benar-benar bekerja untuk rakyat. Jangan sampai menteri dibiarkan bekerja untuk akyat setengah dan yang setengah untuk kepentingan partainya.

"Jika penambahan wakil menteri ini tidak diikuti manajemen pemerintahan yang baik, jelas hanya akan menambah pemborosan birokrasi," katanya.