Kado Ulang Tahun Ke-116 Kota Balikpapan

Oleh: Danang Agung
Anggota Format dan KAHMI Kota Balikpapan

Balikpapan telah mencapai usia 116 tahun. Layaknya kehidupan manusia, itu adalah usia yang  semakin tua dan sarat dengan pengalaman. Namun dengan bertambahan usia Balikpapan, kota ini bertambah berkembang, maju, modern dan sarat beban.

SEBAGAI pemimpin kota, Rizal -Heru  (Walikota dan Wakil Walikota Balikpapan) memiliki misi untuk mewujudkan Kota Balikpapan sebagai kota yang nyaman dihuni pada saat berniat maju memimpin kota ini. Namun dalam catatan penulis, ketika baru dilantiknya Rizal - Heru, Balikpapan digoyang masalah kehadiran ormas kedaerahan yang ditentang ormas daerah lainnya. Balikpapan pada saat itu mengalami ketegangan sosial beberapa waktu, ditambah isu SMS tak bertanggung jawab, yang tak kalah serunya menghantui warga Balikpapan.

Kota ini seakan menjadi eksklusif untuk kalangan etnis tertentu, sehingga boleh melarang kalangan lain untuk membentuk wadah serupa. Alasan pelarangan tak jelas membuat diskrimasi terjadi, pemerintah dan aparat penegak hukum akhirnya hanya mampu meredam konflik, namun tak bisa menegakkan kebebasan setiap warga untuk berserikat.

Sebuah ketidak nyamanan rasanya, ketika kemerdekaan tidak dijamin dan dilindungi oleh pemerintah. Seakan ada diskriminasi bagi kalangan tertentu, sehingga kalangan lainlah yang boleh menentukan boleh tidaknya setiap warga untuk berserikat, bukan aturan konstitusi yang menjadi pijakan.

Menginjak kepemimpinan Rizal -Heru yang  ketiga tahun, kalangan agamawan mencoba menekan pemerintah untuk segera menutup lokalisasi yang telah lama berdiri. Kehadiran lokalisasi tersebut, bagi kalangan ulama mencederai kota berslogan beriman dan madinatul iman. Namun pemerintah masih keukeuh dengan membiarkan lokalisasi tersebut tetap beroperasi.

Silang pendapat terjadi, dugaan pemerintah mendapat konstribusi dari lokalisasi tersebut, sehingga penutupan lokalissai terkesan diulur-ulur. Seakan pesan moral tak digubris pemerintah, melalui pesan dari rumah-rumah ibadah dan SMS berantai, akhirnya kalangan ulama  turun kejalan, meminta komitmen pemkot Balikpapan merealisasikan penutupan lokalisasi Km 17.

Ternyata dengah turun kejalan menjadi senjata ampuh bagi sekelompok masyarakat untuk merealisasikan keinginannya. Atau memang pemerintah terlalu bebal untuk mendengar aspirasi masyarakat yang disampaikan melalui diskusi dan musyawarah.

Belum juga pemerintah menuntaskan masalah lokalisasi, seorang siswa remaja Balikpapan tewas dikeroyok segerombolan geng motor. Geng Brasmada (Berani Senggol Mandi Darah) membuat warga Balikpapan syok. Ternyata berita kebrutalan geng-geng motor yang ada di televisi bukan pepesan kososng, geng serupa hadir di kota  ini. Meminjam kalimat Sutan Batoegana " ngeri-ngeri sedap" mendengar nama geng yang di komandani bocah ingusan, namun sarat dengan  catatan kriminal.

Berbagai masalah itu mungkin sebagian kecil pernik-pernik dinamika Balikpapan menuju kota metropolis. Namun dalam berbagai kesempatan, pemimpin kota ini tak pernah menahan kegalauan hatinya, terhadap masalah yang terasa menjadi api dalam sekam.

Pemerintah Balikpapan kalah melawan warganya dalam berbagai tuntutan tanah. Hal itu yang menjadi noda hitam betapa lemahnya staf Pemerintah Balikpapan. Kalahnya upaya hukum atas penguasaan wilayah kawasan Cemara Rindang di Jalan Jendral Sudirman,  menjadi catatan kelabu bagi kewibawaan pemerintah Balikpapan. Namun solusi cantik belum jua menuai titik temu, hingga nyaris meletup gesekan antar Ormas pendukung yang nota benenya tak ada sangkut paut dengan konflik Cemara Rindang tersebut.

Daerah Gunung Bakaran, di Kelurahan Gunung Bahagia juga nyaris serupa, pemilik tanah didukung ormas yang tak ada sangkut-pautnya dengan permasalahan tersebut,  berhadapan dengan  warga yang siap untuk mempertahankan pemukimannya dan ormas membela  kepentingannya.

Belum usai semua permasalah tanah-tanah tersebut, tersiar kabar dari salahsatu LSM,  oknum pejabat Balikpapan menjual tanah aset milik pemerintah  yang nilainya miliaran rupiah. Dengan alasan tidak tahu, oknum pejabat tersebut malah merasa difitnah dan dirugikan. Ironisnya permasalahan tanah tersebut konon mejadi benang kusut, karena terlalu banyak bukti-bukti segel kepemilikan atas berbagai nama. Yang sangat ironis, mengapa pemerintah Balikpapan tak mengetahui secara detail status tanah sebelum membeli tanah tersebut.

Namun yang membuat penulis ironi, mengapa LSM yang melaporkan oknum pejabat yang diduga penjual asset  tanah pemkot Balikpapan malah menjadi musuh bagi LSM dan Ormas lainnya. Padahal mereka jauh dari akar pangkal permasalahan. Padahal terkadang LSM dan Ormas paling garang berbicara dan mendengungkan pemberantasan korupsi dan tranparansi kinerja pemerintah Balikpapan.

Ternyata, kita tak pernah padu dalam menjawab keinginan bersama untuk pemberantasan korupsi.  Kita menjadi bagian terpisah, dan berjuang atas nama dan kepentingan masing-masing. kita mendua dalam bersikap. Kita berjuang untuk siapa dan mendapat apa.

Dari catatan pemasalahan penting Kota Balikpapan ini yang penulis uraikan, agar pemimpin Balikpapan mampu menyatukan irama langkah dalam menata kota ini. Walikota Balikpapan tak harus selalu "galau" atas masalah yang seharusnya ia telah mengetahuinya. Duet Rizal -Heru harusnya mampu mengurai dan mencari solusi atas semua permasalah tersebut, bukan malah menjadi beban dan bagian dari masalah itu.