Hasil Reses Akhir Tahun jangan Masuk Pembahasan RAPBD Nunukan

NUNUKAN,tribunkaltim.co.id- Bupati Nunukan Basri berharap, anggota DPRD Nunukan serius mengikuti Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Kabupaten Nunukan. Dengan mengikuti musrenbang dimaksud, diharapkan hasil reses akhir tahun anggota DPRD Nunukan, tidak lagi diikutkan pada pembahasan anggaran pendapatan belanja daerah (APBD) 2014.

Persoalan seperti ini sempat menghambat pembahasan APBD 2013. Anggota DPRD Nunukan sempat menolak menyetujui Raperda APBD Kabupaten Nunukan tahun 2013, dengan alasan hasil reses mereka pada akhir tahun tidak terakomodir pada APBD itu.

Meskipun beberapa hari kemudian, rancangan peraturan daerah yang sudah ditolak itu tanpa dibahas ulang, justru disetujui DPRD Nunukan karena tuntutannya telah diakomodir Tim Anggaran Pemkab Nunukan.

Bupati mengatakan, reses maupun musrenbang sama-sama wadah untuk menampung dan membahas usulan masyarakat. "Itu judulnya saja, nama saja beda. Tapi sebenarnya sama saja," ujarnya melanjutkan,  "Jadi saya mengharapkan Dewan ikuti betul musrenbang ini."

Anggota DPRD Nunukan harus menyampaikan kepada konstituennya, jika ada batas waktu memasukkan usulan pembangunan. "Jangan nanti direses akhir tahun, itu dimasukkan juga. Tidak bisa," ujarnya.

Tim anggaran perlu diberikan kesempatan untuk menyusun APBD tahun mendatang.

Kepada Wakil Ketua DPRD Nunukan Ruman Tumbo yang hadir pada pembukaan Musrenbang Kabupaten Nunukan hari ini di Lantai V Kantor Bupati Nunukan, Basri meminta agar pada kesempatan ini usulan masyarakat dimasukkan semua. "Jangan lagi nanti sudah kita mau tetapkan anggaran baru masuk semua. Jadi bolak balik, waktu kita terbuang," ujarnya.

Basri mengingatkan Sekretaris Kabupaten Nunukan Tommy Harun untuk memasukkan semua usulan APBD 2014, paling lambat Juni. "Supaya ada waktu setengah tahun untuk bermusyawarah terus. Kantor bupati dan kantor dewan dekat-keakt saja. Kalau perlu di situ kita bermusyawarah terus, jadi tidak berpolemik kita," ujarnya.

Basri mengatakan, musrenbang maupun reses DPRD Nunukan esensinya menggunakan APBD Nunukan untuk membangun daerah ini.

"Yang penting jangan kau bangun di Tana Tidung, jangan kau bangun di Malinau, itu sudah betul. Selama APBD Nunukan untuk pembangunan di Nunukan, itu sudah betul," ujarnya.

Selanjutnya, perlu melihat usulan prioritas yang disesuaikan dengan kemampuan anggaran. "Aturan yang, dipakai jangan dilanggar.  Kalau sholat di Langgar boleh, di Langgar itu bukan tidak dilakukan. Kalau aturan ikuti dengan baik," ujarnya.

Basri yang sedang libur disela pendidikan di Lembaga Ketahanan Nasional Jakarta mengatakan, semua daerah mulai dari Sabang sampai Merauke memiliki persoalan yang sama. Saat ini sudah lebih 200 Bupati dan Walikota masuk penjara.  "Tinggal separuh belum," ujarnya.

Karena itu, ia meminta kepada semua pihak agar melaksanakan tugas dengan baik. Jangan main-main dengan aturan. "Ikuti aturan. Ada Pak Jaksa, Pak Polisi, ada Pak Hakim, tanya kalau ragu-ragu. Ada bahasa waktu kami di militer, ragu-ragu mundur.  Daripada maju kena batu," ujarnya.