"Potensi kerusuhan tersebut karena adanya pengetatan remisi yang diterapkan pemerintah melalui Peraturan Pemerintah No 99 tahun 2012 kepada seluruh narapidana," kata Anton Medan pada diskusi "Dialektika Demokrasi: Kerusuhan LP Tanjung Gusta, Siapa Bertanggungjawab?" di Gedung MPR/DPR/DPD RI, Jakarta, Kamis.