Jelang MEA, Hotel di Balikpapan Siapkan Sertifikasi Standar Hotel

BALIKPAPAN, tribunkaltim.co.id - Menjelang penerapan Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) 2015, dunia usaha dituntut untuk bisa memberikan jaminan kualitas produk, layanan dan pengelolaan.

Seiring dengan hal ini, pemerintah menerapkan Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia No.7/2014 mengenai penyelenggaraan sertifikasi bagi pelaku usaha industri pariwisata, mengacu pada peraturan sebelumnya yaitu Permen Parekraf No. 53/2013 tentang standar usaha hotel.

Herliana Dewi, Marketing and Business Development PT Sucofindo mengatakan penerapan standar usaha hotel ini bukan hanya memberikan manfaat bagi pengusaha saja, tetapi juga karyawan sekaligus jaminan bagi masyarakat sebagai pengguna jasa perhotelan.

"Dengan MEA mau tidak mau, kita harus sama-sama menyiapkan diri. Jangan sampai hanya menjadi penonton. Sertifikasi usaha ini salah satu sarana untuk mewadahi itu dan memberikan benefit ke depannya, yakni sebagai hotel dengan kualitas ril," kata Herliana didampingi Erwin S.P Sibuea Kepala Cabang PT Sucofindo Balikpapan, disela-sela Sosialisasi dan Bimbingan Teknis Sertifikasi Standar Usaha Hotel yang digelar di Aston Balikpapan, Rabu (1/10).

Kriteria dalam penetapan sertifikasi standar usaha hotel, kata Herliana merupakan penyempurnaan dari kriteria yang sudah ada sebelumnya. "Jadi nilai utamanya pada peningkatan kualitas baik produk, pelayanan maupun pengelolaannya yang didukung kompetensi personel yang dibuktikan dengan sertifikasi kompetensi karyawan setiap level," ujarnya.

Sementara itu, Yulidar Gani, Ketua PHRI Balikpapan mengatakan, sertifikasi usaha perhotelan sebenarnya bukanlah hal yang baru, namun memang terjadi pengalihan dari sisi tim penilai yang sebelumnya dipegang asosisasi namun kini dilakukan oleh lembaga sertifikasi usaha yakni Sucofindo.

"Kami justru mengapresiasi kegiatan sosialisasi yang digelar Sucofindo karena ini juga untuk kepentingan dunia usaha. Apalagi nantinya persaingan di tahun 2015 kian ketat dan dibutuhkan lembaga sertifikasi untuk meningkatkan kualitas pelayanan," paparnya. (*)