Kisruh Golkar
Sebaiknya Golkar Manfaatkan Momentum Ramadhan untuk Islah
Sebaiknya partai Golkar mengambil langkah rasional dan harus bersikap dewasa mengingat partai belambang beringin ini sudah sangat berpengalaman.
Penulis: Budi Susilo |
TRIBUNKALTIM.CO, TANJUNG SELOR - Siang itu, Suryanata Al Islami, Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara), sedang berada di ruang kerjanya di Jalan Salak, Kecamatan Tanjung Selor, Selasa (19/5/2015).
Saat itu, Suryanata memberi penjelasan kepada TRIBUNKALTIM.CO soal nasib partai politik yang sedang didera konflik internal, terkhusus pada partai Golkar pasca keputusan hakim Pengadilan Tata Usaha Negara pada Senin 18 Mei 2015, yang membatalkan Surat Keputusan Menkumham Republik Indonesia.
Dia menyikapi hal itu dengan mengacu pada Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) tentang Pencalonan, bahwa apabila terdapat dualisme kepengurusan organisasi parpol maka yang berhak mengajukan calon kandidat kepala daerah adalah kepengurusan yang memiliki kekuatan hukum tetap.
Terkait dengan dilema yang dialami partai Golkar, Suryanata memberi analisis jika kedua belah pihak belum ada titik temu perdamaian atau islah, maka partai Golkar, termasuk yang ada di kepengurusan daerah seluruh Kaltara, akan berpotensi absen dalam kepesertaan Pilkada. (Baca juga: Mahyudin Yakin DPP Golkar Takkan Korbankan Kader di Daerah)
“Saya sempat mengetahui di berita ada pembatalan keputusan Menkumham. Golkar versi Agung Laksono akan mengajukan banding. Berarti ini sidang yang kemarin (PTUN) masih belum ada inkrah,” tuturnya.
Karena itu, imbau dia, sebaiknya partai Golkar mengambil langkah rasional dan harus bersikap dewasa mengingat partai belambang beringin ini sudah sangat berpengalaman dan punya sejarah yang panjang.
“Ini akan ada momentum Ramadhan. Manfaatkan Ramadhan untuk islah. Untuk melakukan bersama-sama instropeksi diri. Berharap dualisme kepengurusan di Golkar bisa selesai demi kemaslahatan bangsa,” ujar pria lulusan Syariah IAIN Banjarmasin ini.
Apalagi, jadwal pencalonan kepala daerah sudah mulai mendekati, yakni di bulan Juli 2015. Apabila di tubuh partai Golkar belum ada islah sampai jelang deadline pencalonan, maka yang rugi adalah partai Golkar sendiri.
“Sekarang masih bulan Mei. Masih ada waktu untuk islah,” saran Suryanata. (*)