Jelang Pilkada, Calon Petahana Dinilai Rawan Menyelewengkan APBD

"Petahana ingin memengaruhi basis baru tersebut. Fenomena ini juga sering terjadi, di mana, di kampung-kampung, jalanan menjadi bagus menjelang Pilkada. Namun, setelah Pilkada rusak lagi namun tidak diperhatikan," kata Yenny.

Keenam, penyelewengan dana desa. FITRA mengaku mendapatkan laporan dari masyarakat mengenai potensi penyelewenangan dana desa untuk kepentingan Pilkada, khususnya oleh petahana. Modus ini rawan terjadi baik di level provinsi, kabupaten, hingga desa.

"Modusnya, ada desa yang belum mendapatkan dana desa dan akan segera dicairkan jika penduduk desa tersebut memilih si petahana. Modus ini terbaru seiring dengan adanya alokasi dana desa sejak APBNP 2015," ujar Yenny.

Modus ketujuh adalah dengan menyusupkan kepentingan petahanan dalam menyusun APBD-Perubahan 2015 dan APBD 2016.

Baca: Ketum PAN Sebut Putusan MK Penyebab Calon Tunggal di Pilkada

Momentum penyusunan APBD-P 2015 yang biasanya terjadi pada Agustus hingga Oktober rawan digunakan petahanan untuk mengubah postur APBD sehingga mendukung program yang akan dilakukan petahana demi mengambil hati pemilih.

Dengan demikian, program-program populis cenderung lebih banyak dibandingkan dengan pogram yang menjadi prioritas daerah.

Sementara itu, dalam penyusunan RAPBD 2016, rawan terjadi deal deal politik antara pengusaha dengan para calon.

"Di mana sumbangan berupa dana kampanye akan dikembalikan dengan alokasi anggaran proyek infrastruktur si pengusaha," kata Yenny.

Atas dasar itu, FITRA menilai perlu dilakukan pengawasan dan investigasi terhadap para petahana yang berpotensi menyalahgunakan APBD. Upaya ini dinilai perlu dilakukan untuk menyelamatkan politik anggaran sehingga hanya disusun atas kepentingan rakyat. (Icha Rastika)