Rekruitmen Pendamping Desa Rawan Kecemburuan Sosial

TRIBUNKALTIM.CO, NUNUKAN - Anggota DPRD Kabupaten Nunukan, Anto Bolokot berpendapat rekruitmen Tenaga Pendamping Desa yang terpusat di provinsi, rawan menimbulkan kecemburuan sosial.

Perekrutan tenaga pendamping desa ini dilakukan Satuan Kerja Pengelola Dana Dekonsentrasi yang dibentuk Badan Pemberdayaan Masyarakat Pemberdayaan Perempuan Keluarga Berencana dan Pemerintahan Desa Kalimantan Utara, untuk menindaklanjuti dana desa sebagai implementasi pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6/2014 tentang Desa.

“​Saya khawatir dengan terpusatnya rekruitmen tersebut di propinsi, maka bisa jadi anak-anak asli daerah yang bersangkutan tidak punya kesempatan dalam hal ini,” kata politisi Partai Golkar ini kepada TRIBUNKALTIM.CO, Selasa (4/8/2015). (Baca juga: VIDEO- Perlu Rp 338 Juta untuk Bikin Kali Palsu Ayam Cicely )

Dia berandai-andai, saat anak-anak daerah tidak diterima atau tidak lolos dalam rekruitmen kali ini, dikhawatirkan akan menimbulkan kecemburuan sosial. (Baca juga: Model Cilik Ini Sudah Dipercaya Jadi Model Andalan Chanel )

“Terus terang, untuk di wilayah 3 Nunukan, banyak sekali anak baik lulus SMP, SMA maupun sarjana menganggur. Dan sampai saat ini mengalami peningkatan tiap tahun,” katanya.

Dia berharap, rekruitmen dialihkan kepada Pemerintah Kabupaten Nunukan. “Dalam hal ini Bupati atau Wakil Bupati. Mengingat mereka ini lebih paham situasi dan kondisi riil di Kabupaten Nunukan,” katanya. (*)

UPDATE berita terbaru, unik dan menarik. Cukup likes fan pages fb TribunKaltim.co  atau follow twitter  @tribunkaltim