Reshuffle Kabinet

Gaya Susi dan Jonan di Kementerian Dianggap Bahaya?

Sejumlah menteri di Kabinet Kerja kembali menjadi sorotan setelah Presiden RI Joko Widodo melakukan perombakan kabinet pada Rabu (12/8/2015).

KOMPAS / IWAN SETIYAWAN
Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti, Menteri Perhubungan Ignasius Jonan, Menteri Keuangan Bambang PS Brodjonegoro dan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono (kanan ke kiri), saat tampil di acara Kompas 100 CEO Forum di Jakarta, Jumat (7/11/2014). Pada kesempatan itu, para menteri Kabinet Kerja memaparkan rencana dan program kerja di hadapan para pimpinan perusahaan dan pengusaha 

TRIBUNKALTIM.CO, JAKARTA - Sejumlah menteri di Kabinet Kerja kembali menjadi sorotan setelah Presiden RI Joko Widodo melakukan perombakan kabinet pada Rabu (12/8/2015).

Menurut Ketua Badan Anggaran DPR RI Ahmadi Noor Supit, adanya sosok yang cukup kuat seperti Darmin Nasution dan Rizal Ramli aman memberikan perubahan positif.

"Cuma, sangat tergantung dia bisa atau tidak mengkoordinasikan (menteri di bawahnya)," kata Ahmadi di Gedung DPR, Jumat (14/8/2015).

Lebih lanjut dia mencontohkan, di bawah Rizal Ramli, ada sosok Ignasius Jonan dan Susi Pudjiastuti yang menurut dia memiliki gaya-gaya sendiri.

"Susi atau Jonan punya gaya-gaya terabas yang itu di internal kementerian itu tidak siap menghadapi gaya-gaya seperti ini. Ini yang bahaya. Menteri jalan sendirian, birokrasinya enggak jalan," jelas Ahmadi.

Baca: KIP Inginkan Menteri Baru Harus Terbuka Soal Kinerja‎ Kementerian

Hal-hal seperti ini, sambung dia, harus segera dibenahi. Menko harus melakukan koordinasi agar gerakan antara pimpinan di kementerian tersebut selaras dengan langkah timnya.

"Kalau jalan sendiri-sendiri, kita lihat saja nanti mampu tidak mendorong realisasi anggaran. Saya khawatir di Perhubungan serapannya rendah sekali karena tidak matching antara figur menteri dengan birokrasinya," kata politisi Partai Golkar itu.

Selain Jonan, dia pun menaruh perhatian pada menteri nyentrik Susi Pudjiastuti yang, menurut dia, terlalu banyak gembar-gembor mengejar penerimaan di sektor Kelautan dan Perikanan. Padahal, realisasinya, sepanjang semester pertama, penerimaan dari sektor itu baru Rp 30 miliar dari target Rp 500 miliar.

"Ini kan gila, kecil sekali. Tidak sampai 10 persen. Jadi, antara omong besar dan fakta harus sejalan. Enggak boleh jomplang dia. Fungsi menko harus koordinasi. Kalau tidak, ya percuma (ada reshuffle)," ucap Ahmadi. (*)

***

UPDATE berita eksklusif, terbaru, unik dan menarik dari Kalimantan. Cukup likes fan page  fb TribunKaltim.co  atau follow twitter  @tribunkaltim

Sumber: Kompas.com
Berita Terkait
Ikuti kami di
AA

Berita Terkini

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved