Rabu, 8 April 2026

Memalukan, Rapat RAPBD 2016 Urung Dibahas Gara-gara Pejabat SKPD ke Rusia

"Ini sangat memalukan, karena kepala-kepala dinasnya itu ikut kunjungan ke Rusia mendampingi gubernur," beber Syarkowi.

TRIBUN KALTIM / BUDHI HARTONO
Syarkowi V Zahri 

Laporan wartawan TribunKaltim.co, Budhi Hartono

TRIBUNKALTIM.CO, SAMARINDA - Jadwal rapat Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi Kaltim 2016, batal digelar.

Pasalnya, beberapa kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) tidak memenuhi undangan Komisi III DPRD Kaltim, lantaran ikut menghadiri kunjungan Gubernur Kaltim ke Rusia hingga 23 September 2015.

Ini dikemukakan anggota Komisi III DPRD Provinsi Kaltim, Syarkowi V Zahri, di ruang kerjanya di DPRD Kaltim.

"Sudah dua hari, agenda rapat kerja komisi dengan mitra kerja SKPD batal. Anggota kecewa. Hari pertama Senin (14/9) kemarin, rapat dengan Bappeda dan Dinas Perhubungan, kepala-kepala badan dan beberapa kepala dinasnya tak hadir," ungkap Syarkowi, Wakil Ketua Fraksi Partai Golkar, di lantai 4 Gedung D DPRD Provinsi Kaltim, Jalan Teuku Umar, Kelurahan Lok Bahu, Kecamatan Sungai Kunjang, Samarinda, Selasa (15/9/2015).

BACA JUGA: Alung Bantah Rapat Anggaran Tertutup Diliput Wartawan

Sebanyak 55 anggota DPRD Kaltim bersama sejumlah pejabat SKPD di lingkungan Pemprov Kaltim mengikuti sidang paripurna DPRD Kaltim dalam rangka HUT ke 58 Pemprov Kaltim di gedung Karang Paci, Kamis (8/1/2015). (FOTO: TribunKaltim.co/Nevrianto)

Hari kedua jadwal rapat, lanjut dia, Badan Litbang (Penelitian dan Pengembangan) dan Dinas Pertambangan juga tak hadir kepala dinasnya.

"Ini sangat memalukan, karena kepala-kepala dinasnya itu ikut kunjungan ke Rusia mendampingi gubernur," beber Syarkowi.

Padahal, lanjut dia, saat ini sudah masuk tahap pembahasan anggaran 2016 yang berdasarkan jadwal sedang berlangsung.

BACA JUGA: Serapan Anggaran Provinsi Termuda Ini Terendah se-Indonesia

"Tim Badan Anggaran memerlukan kehadiran kepala-kepala dinas, tapi justru mereka pada ke luar negeri. Seharusnya bisa dibatasi pejabat-pejabat pemprov yang ikut mendampingi gubernur ke luar negeri," sarannya.

Namun Syarkowi mengaku bisa dimaklumi, bahwa selama ini, para pejabat eksekutif lebih leluasa jika melakukan perjalanan ke luar negeri. Dibandingkan anggota Dewan yang melakukan kunjungan ke luar negeri, dikritik media. (*)

***

UPDATE berita eksklusif, terbaru, unik dan menarik dari Kalimantan. Cukup likes fan page  fb TribunKaltim.co  atau follow twitter  @tribunkaltim

Sumber: Tribun Kaltim
Rekomendasi untuk Anda
Ikuti kami di
KOMENTAR

Berita Terkini

© 2026 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved