Jika Musda Golkar Dipaksakan, Politisi Ini Sebut Bakal Timbul Konflik Serius

Laporan Wartawan Tribun Kaltim, Budhi Hartono

TRIBUNKALTIM.CO, SAMARINDA - Sekretaris DPD I Partai Golkar Kaltim, Akhmad Albert, mengimbau kepada pengurus Golkar Kaltim pimpinan Pelaksana Tugas Ahmad Hidayat Mus tidak memaksakan menggelar Musyawarah Daerah Partai Golkar Kaltim di Balikpapan 20-21 Februari pekan depan.

Hal ini bisa memicu konfleik serius di tubuh kader Golkar Kaltim.

Albert menjelaskan, berdasarkan keputusan Kementerian Hukum dan HAM, hasil konsolidasi internal telah bersepakat Musda dilaksanakan setelah menggelar Musyawarah Nasional (Munas) DPP Partai Golkar.

"Keputusan Menkumham dikembalikan ke pengurusan hasil musyawarah nasional Riau untuk menggelar Munas. Kalau Musda itu dipaksa untuk dilaksanakan, maka tidak sesuai dengan keputusan Menkumham," kata Albert, yang didampingi Muslimin dan Ashari, di kantor KONI Kaltim, Jalan Kesuma Bangsa, Kamis (11/2/2016).

Jika Musda Golkar tetap dipaksakan, kata Albert, bakal memicu konflik di tubuh partai berlambang pohon beringin itu.

"Kalau dipaksakan Musda, itu bisa menimbulkan konflik serius. Jadi untuk menghindari konflik serius jangan dipaksa Musda," tegas Albert.

(Baca juga: Ternyata, 99 Persen Industri Sawit Dikuasai Investor Luar Daerah)

Hanya saja, Albert enggan menjelaskan, konflik serius yang dimaksud.

"Pokoknya menimbulkan konflik yang berkepanjangan," tegasnya lagi.

Albert juga mengingatkan kepada Dahri Yasin, agar tidak mengambil langkah atau kebijakan yang bisa membuat suasana keruh.

"Harusnya Dahri Yasin menyampaikan sesuatu yang adem dan kondusif. Kita harus bersabar. Kalau sudah ada keputusan pusat, itu bisa dilaksanakan," katanya. (*)

***

Baca berita selengkapnya, eksklusif, terkini, unik dan menarik di Harian Tribun Kaltim

Seru, berinteraksi dengan 70 Ribu netizen? Like fan page  fb TribunKaltim.co, Follow  twitter@tribunkaltim dan tonton Video YoutubeTribunKaltim