Ambil Air di Posko Bayar Rp 50 per Liter, Warga Pilih Antre yang Gratis

Laporan wartawan Tribun Kaltim, Muhammad Afridho Septian dan Cornel Dimas Satrio

TRIBUNKALTIM.CO, BALIKPAPAN - Penetapan status darurat air di Kota Balikpapan disertai pendirian posko air di beberapa kelurahan tampaknya kurang mendapat respon dari masyarakat.

Tandon kapasitas 1.200 liter terisi air penuh tapi tak ada warga terlihat memanfaatkan air bantuan pemerintah tersebut.

Pantauan Tribun Kaltim di posko air, wilayah Balikpapan Barat, Kamis (17/3/2016) mulai pukul 11.00 sampai 15.00 Wita tak nampak warga mendatangi lokasi posko air.

"Ya seperti ini, ada tapi tidak banyak. Hanya satu dua aja yang ambil biasa sore dan kadang malam," kata Lurah Baru Tengah Amiruddin.

Dikemukakan, sejak Sabtu dibuka posko air hanya hari pertama yang ramai, selanjutnya sepi peminat.

Pihak swasta dan PMI memberikan bantuan air gratis, sehingga posko yang memberlakukan tarif Rp 50 per liter tidak didatangi. Warga memilih mengambil air gratis, meski antre.

Baca: Warga Terpaksa Manfaatkan Genangan Air

Walaupun begitu menurut Amiruddin pihaknya tetap memantau dan memastikan pasokan air tandon terisi penuh.

Oci, seorang warga mengaku tak mengambil air di posko lantaran dikenakan tarif Rp 50 per liter. Ia keberatan mengeluarkan uang untuk mendapatkan air.

Menurutnya ada yang menyediakan air gratis di tempat lain, akibatnya posko air di kelurahan sepi peminat.

"Di dekat Petrosea ada sumur, warga juga sering ambil di situ karena nggak bayar. Kalau yang di posko-posko kelurahan kan sudah antre malah disuruh bayar. Mending di sumur," ucapnya.

Sudah hampir satu bulan air PDAM tak mengalir. Oci kecewa dengan pelayanan PDAM yang tak konsisten mendistribusikan air. Pasalnya tempat tinggalnya yang berada di bukit kerap dijadikan pembenaraan PDAM terkait sulitnya penyaluran air.

Ia berharap pemerintah segera bertindak menuntaskan permasalahan air, yang menurutnya tak pernah selesaikan sejak bertahun-tahun.

"Tiap tahun pelanggan PDAM pasti bertambah, tapi pelayanannya tetap tidak berubah, selalu aja ada mati air. Coba di setiap itu disediakan sumur, pasti warga tidak kesulitan," kata perempuan berambut pendek itu.

Sementara itu pemilik laundry di Perumahan Wika, Sari enggan memanfaatkan air dari posko. Sehari-hari ia mengandalkan air PDAM untuk jasa pencuciannya. Akibat krisis air, Ia kini lebih memilih membeli air tandon dari penjual ketimbang mengambil di posko.

Seminggu ia membeli air 3-4 kali, tarifnya Rp 70 ribu per 1.200 liter.

Keberadaan posko air mencerminkan sikap pemerintah yang tak serius mengatasi permasalahan air. Menurutnya, pemerintah tak perlu memungut biaya dari masyarakat, lantaran sebagian besar masyarakat juga pelanggan PDAM.

Apalagi masyarakat semakin terbebani ketika harus antre mendapatkan air di posko.

Baca: BMKG Prediksi Balikpapan Akan Diguyur Hujan Lebat April Mendatang

Selain itu, kata Sari, tidak semua masyarakat memiliki waktu mengambil air di posko. Sedangkan pelayanan penjual air tandon lebih terasa manfaatnya, lantaran langsung diantar ke rumah pembeli.

"Kalau beli air dari penjual air tandon kan langsung diantar ke rumah. Nah beda kalau kita beli air di posko," ungkapnya

Sekadar Pendukung
Kepala Bagian Pemerintahan Kota Balikpapan Zulkifi, ketika dihubungi Tribunkaltim.co, tadi malam menjelaskan posko-posko air sepi karena masyarakat belum terlalu memerlukan posko.

"Masyarakat belum terlalu membutuhkan, nanti kalau butuh pasti datang. Ini karena masyarakat masih punya sumber air di sekitarnya. Sekarang PDAM masih jalan walaupun nyalanya bergilir," jelasnya.

Zulkifli mengatakan sumber air di masyarakat semakin banyak. Contohnya pihak swasta seperti tempat pencucian kendaran mulai banyak yang mengizinkan masyarakat mengambil air.

"Posko ini sekarang sifatnya masih back-up. Kalau perlu nanti pasti ada antrean. Sekarang masih longgar karena masih bisa ambil di tempat lain. Tapi kami stand by duluan saja," ujarnya kepada Tribun Kaltim.

Baca: Dijual Eceran per Galon Rp 1.000 tapi Posko Air Masih Sepi Peminat

Kelurahan masih berupa pintu distribusi bagi masyarkat yang tidak terlayani langsung oleh tangki PDAM. Zulkifli mengapresiasi beberapa pihak yang sudah membantu masyarakat Balikpapan dengan membagikan air bersih secara gratis. Namun ia memastikan pemkot tidak dapat memberikan air dari PDAM cuma-cuma.

"Pemkot hanya membantu PDAM, karena airnya dari PDAM berarti ada nilai ekonomisnya karena sudah melewati proses pengolahan. Harganya sendiri Rp 50 per liternya," papar Zulkifli.

Ketika ditanya tanggapannya mengenai solusi terdekat ketika PDAM berhenti memproduksi air bersih pada 29 Maret, ia mengatakan saat itu peran posko air baru akan menjadi vital.

PDAM Tirta Manggar saat ini bahka sudah mendapat tawaran dari PDAM Samarinda dan PPU untuk penambahan jumlah armada mobil tangki.

"Kita akan maksimalkan sumur dalam. Perusahaan juga tinggal kontak. Kalau sudah dalam keadaan darurat, adalah kewenangan kepala daerah mengerahkan semua potensi yang ada dan itu sudah dilindungi oleh undang-undang," tuturnya.

Terkait hujan buatan, Zulkifli menjelaskan pemerintah sudah mengkaji hal tersebut bersama Pertamina dan BPPT. Namun ia berkata bahwa ada beberapa kendala yang akan ditemui jikalau pemerintah tetap akan menggunakan teknologi tersebut.

"Yang paling pertama hujan buatan itu mahal. Yang kedua, syaratnya harus ada awan. Kalau tidak ada awan berarti tidak bisa. Dan yang ketiga areal yang akan dihujani minimal besarnya 1000 km persegi. Luas wilayah Balikpapan kan cuma 500 km persegi. Kalau dibikin hujan buatan bisa-bisa yang kena hujannya malah daerah-daerah di luar Balikpapan," jelasnya. (*)

Netizen yang baik hati, kunjungi juga twitter kami @tribunkaltim serta Tonton Video YoutubeTribunKaltim