Tak Mudah, Tapi Tito Harus Lakukan Hal Ini Jika Jadi Kapolri

TRIBUNKALTIM.CO, JAKARTA - Pekan ini, Komisi III DPR akan melakukan uji kelayakan dan kepatutan terhadap calon tunggal Kepala Kepolisian RI, Komjen Tito Karnavian.

Pekerjaan rumah menanti Tito jika pencalonannya direstui DPR.

Peneliti dari Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Miko Ginting mengatakan, Kapolri baru harus melakukan reformasi di tubuh Polri.

Ia menekankan, mereformasi Korps Bhayangkara bukan sesuatu yang mudah.

Pasalnya, banyak cara penanganan Polri yang mengikis kepercayaan masyarakat. Salah satunya yang berkenaan dengan hak asasi manusia.

Baca: Ini Pendapat Buwas dan Syafruddin soal Tito Jadi Calon Kapolri Tunggal

"Setidaknya terdapat tiga agenda yang penting dilakukan dalam kerangka reformasi Kepolisian, yaitu menjadikan Kepolisian menjadi polisi yang demokratis, bersih, dan sensitif terhadap perlindungan hak asasi manusia," ujar Miko melalui keterangan tertulis, Senin (20/6/2016).

Miko mengatakan, Tito punya tugas berat untuk menjadikan kepolisian menjadi institusi yang memberi rasa aman dan menindak tindakan intoleran dan menjunjung tinggi hak asasi manusia.

Selain itu, masyarakat mengharapkan lahirnya polisi yang tidak permisif terhadap tindakan korupsi dan lepas dari praktik kekerasan.

Langkah pertama yang bisa dilakukan, kata Miko, yakni dengan terbebas dari beban masa lalu.

"Yaitu menyelesaikan kasus-kasus kriminalisasi dan memutus rantai praktik-praktik menyimpang di institusi Kepolisian. Gebrakan positif tentu sangat dinantikan dalam momentum ini," kata Miko.

Baca: Bagaimana Sosok Tito Karnavian di Mata Perwira dan Purnawirawan Polri? Ini Rangkumannya

Sementara, dalam konteks membangun polisi bersih, kata Miko, aspek penting yang perlu dilakukan adalah membangun kerja sama yang kuat dengan KPK dalam pemberantasan korupsi.

Menurut Miko, kerja sama yang dijalin selama ini gagal, dan justru berujung pada kekisruhan antara penegak hukum.

Dengan adanya reformasi di tubuh Polri, maka Tito akan membuktikan bahwa dirinya layak menjadi pilihan Presiden Joko Widodo.