Ketua Komisi III DPRD Ancam Tidak akan Sahkan APBD P Jika Bansos dan Bankeu tak Dianggarkan

TRIBUNKALTIM.CO, SAMARINDA - Ketua Komisi III DPRD Provinsi Kaltim, Dahri Yasin mengancam tidak akan menyetujui Perubahan APBD Kaltim 2016 jika alokasi Bantuan Sosial dan Bantuan Keuangan tidak dianggarkan atau nol.

Dua alokasi tersebut merupakan komitmen sebagai pemerintah induk terhadap kabupaten/kota dan alokasi bansos menjadi representasi penyaluran anggaran langsung ke masyarakat.

"Kalau sampai di-nol-kan, kami tidak akan setujui anggaran P-APBD 2016. Karena, banyak anggota yang melaporkan soal ini. Ini jadi tanggung jawab anggota terhadap konstituennya. Ini masalah kepercayaan wakil rakyat," tegas Dahri, kepada Tribun, sebelum mengikuti rapat pembahasan APBD-P 2016 secara tertutup di Lantai 6 Gedung D DPRD Kaltim, Jalan Teuku Umar, Samarinda, Senin (5/9/2016).

BACA JUGA: Defisit Anggaran, Alokasi Bansos dan Bankeu Terancam tak Dianggarkan‎ di APBD-P 2016

Menurut Dahri, alokasi bantuan keuangan dan bansos sudah disetujui di APBD Kaltim 2016. Meskipun masih bisa dikoreksi atau diperbaiki, tetapi bansos dan bankeu itu ada kepentingan masyarakat di kabupaten/kota.

"Bagaimana teman-teman mempertanggungjawabkannya. Sementara, masyarakat yang ‎terlanjut mengajukan bansos dan sudah tercatat dalam Perda, menaruh harapan besar bantuan itu. Kalau tiba-tiba ditunda, kami harus jelaskan bagaimana?" ujar Dahri mempertanyakan.

Ia berharap, Pemprov Kaltim bijak dalam melihat persoalan defisit anggaran. "Jangan sampai kepercayaan anggota Dewan terhadap konstituen, pemilihnya diragukan. Kami inikan wakil yang memperjuangkan rakyat," tambahnya.(*)

***

Baca berita unik, menarik, eksklusif dan lengkap di Harian Pagi TRIBUN KALTIM

Perbarui informasi terkini, klik  www.TribunKaltim.co

Dan bergabunglah dengan medsos:

Join BBM Channel - PIN BBM C003408F9, Like fan page Facebook TribunKaltim.co,  follow Twitter @tribunkaltim serta tonton video streaming Youtube TribunKaltim