Anggaran General Check Up Dihemat Rp 20 Juta per Anggota Dewan​

TRIBUNKALTIM.CO, TANJUNG SELOR - Penundaan penyaluran sebagian Dana Alokasi Umum (DAU) memaksa pemerintah daerah berhemat.

Salah satu instansi yang terkena imbas adalah Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) yang notabene mengurus segala keperluan rumah tangga 35 anggota DPRD Kaltara.

Sekretaris DPRD Kaltara Abdul Madjid menjelaskan, langkah penghematan tidak bisa dihindari akibat menyusutnya Dana Alokasi Khusus (DAK) yang disalur pemerintah (pusat/Kementerian Keuangan) ke pemerintah provinsi (pemprov).

Dari segi program kerja tetap DPRD sebut Madjid tak banyak berubah sebab telah disusun dan teranggarkan di Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun 2016. Seperti halnya perjalanan dinas dan tunjangan-tunjangan anggota DPRD tidak mengalami revisi.

Baca: Tekan Biaya Operasional dengan Menyewa Mobil Swasta

"Program kerja mereka dalam 1 tahun. Dan itu sudah dianggarkan waktu menyusun tahun 2015 yang lalu. Jadi seperti perjalanan dinas tidak terpengaruh karena sudah diprogramkan 1 tahun," sebutnya saat ditemui Tribun Kaltim, Selasa (6/9/2016).

Demikian juga perjalanan dinas yang sifatnya partai, mendadak, mendampingi tamu telah terakomodir. Termasuk perjalanan-perjalanan dinas saat mendampingi kunjungan menteri-menteri bersama Gubernur.

Madjid mengutarakan, penghematan dilakukan pada pos-pos anggaran kegiatan yang sifatnya temporer.

Seperti kata mantan Kepala Biro Kepegawaian Daerah (BKD) Kaltara itu, rencana melengkapi fasilitas garasi kendaraan dinas anggota DPRD dan staf Sekretariat DPRD akhirnya urung dilaksanakan.

"Itu sebetulnya sedikit prioritas, tetapi karena ada pengurangan anggaran itu jadi ditunda dulu. Kami tadinya meminta adanya penambahan. Tetapi kami diarahkan untuk "menggeser-geser" anggaran saja dulu. Menyesuaikan," sebutnya.

Baca: Berhemat, Pemkot Samarinda Tunda Tunjangan Insentif

Menurutnya, saat ini juga tengah dilaksanakan analisa pendalaman program-program kegiatan yang anggarannya diprediksi tidak terpakai atau dapat diefisiensi.

Salah satunya adalah general check up 35 anggota DPRD Kaltara.

Semula general check up dianggarkan Rp 30 juta bagi setiap anggota dewan yang mencakup satu istri dan dua anaknya. Kata Madjid, anggaran itu dapat dihemat sebanyak Rp 20 juta per anggota DPRD.

"Kami memakai RSUD Tarakan. Standar check up-nya standarnya hanya Rp 2 juta lebih. Dikalikan 4 orang (1 anggota DPRD plus 1 istri dan 2 anak) hanya sekitar Rp 10 juta. Berarti masih diefisiensi Rp 20 juta. Dikalikan 35 anggota DPRD?" tuturnya.

Sebagai gantinya, anggaran yang diefisiensi diplot untuk belanja makan dan minum saat kegiatan rapat dan dengar pendapat dengan elemen masyarakat.

"Rapat internalnya banyak sekali. Belum lagi rapat DOB, ingin hearing. Beberapa sekolah dan universitas akan hearing. Itu kan hal-hal yang tidak sebelumnya kami presiksi tetapi akan datang tamu-tamu tersebut. Walaupun sedikit biaya untuk makan minum tetapi sering. Pembahasan raperda juga sering," ujarnya.

Selain menghemat anggaran general check up, Madjid juga mengutarakan adanya dana Rp 8 miliar yang belum terpakai sama sekali. Dana tersebut adalah plot anggaran perjalanan dinas luar negeri 35 anggota DPRD.

​"Sampai sekarang belum terpakai karena banyaknya tugas di tempat. Itu lagi-lagi bisa digeser. Tetapi diprediksi ke depan ada kegiatan melihat pengelolaan dan dampak sosial ekonomi adanya PLTA di Cina (Tiongkok)," sebutnya. (*)

***

Baca berita unik, menarik, eksklusif dan lengkap di Harian Pagi TRIBUN KALTIM

Perbarui informasi terkini, klik  www.TribunKaltim.co

Dan bergabunglah dengan medsos:

Join BBM Channel - PIN BBM C003408F9, Like fan page Facebook TribunKaltim.co,  follow Twitter @tribunkaltim serta tonton video streaming Youtube TribunKaltim