Defisit APBD
Kritik Gubernur ke Australia, DPRD Ungkapkan Lebih Baik Selesaikan Dulu Pembahasan APBD-P
Seharusnya Gubernur menyelesaikan lebih dulu tanggung jawabnya dalam pembahasan APBD-P 2016 dibanding kunjungan ke luar negeri.
"Kalau versi saya hanya meminta realisasi belanja SKPD dan rencana belanja enam bulan berikutnya. Itu saja yang masih mau kita verifikasi. Dan kita minta pengurangan TPP (Tunjangan Perbaikan Penghasilan) dan Perjalanan Dinas SKPD," ungkap Dahri.
Diperkirakan alokasi biaya perjalanan dinas untuk seluruh SKPD mencapai ratusan miliaran. "Ya sampai ratusan miliaran. Itu dan TPP yang mau kita kurangi," tegas Dahri.
Kunjungan Gubernur dan Ketua DPRD Kaltim, juga berdampak pada sisa kas perjalanan dinas di Sekretariat DPRD Kaltim.
Kepala Bagian Keuangan DPRD Kaltim Hasto Darmono mengaku kerepotan untuk menyiapkan alokasi dana perjalanan dinas anggota yang akan melaksanakan kunjungan ke luar daerah.
"Kita kerepotan, kan anggota ada yang mau berangka ke Bandung (PON dan tim Pansus). Sementara anggaran kita untuk perjalanan dinas sisa hanya Rp 1,2 miliar," ungkap Hasto.
Jika kas dana perjalanan dinas untuk DPRD Kaltim tidak segera ditambah di APBD-P maka anggota terpaksa menggunakan dana pribadi dulu.
"Kas kita sisa nya cuma itu (Rp 2,4 miliar). Tidak cukup untuk bulan ini saja," pungkasnya. (*)
*****
Baca berita unik, menarik, eksklusif dan lengkap di Harian Pagi TRIBUN KALTIM
Perbarui informasi terkini, klik www.TribunKaltim.co
Dan bergabunglah dengan medsos:
Join BBM Channel - PIN BBM C003408F9, Like fan page Facebook TribunKaltim.co, follow Twitter @tribunkaltim serta tonton video streaming Youtube TribunKaltim