Defisit APBD
Kritik Gubernur ke Australia, DPRD Ungkapkan Lebih Baik Selesaikan Dulu Pembahasan APBD-P
Seharusnya Gubernur menyelesaikan lebih dulu tanggung jawabnya dalam pembahasan APBD-P 2016 dibanding kunjungan ke luar negeri.
lihat foto
TRIBUNKALTIM.CO, SAMARINDA - Kunjungan Gubernur Kaltim Awang Faroek Ishak dan rombongan menuai kritik sejumlah fraksi-fraksi di DPRD Kaltim.
Kritik yang dilontarkan terkait pembahasan APBD Perubahan 2016 yang belum tuntas, sementara Gubernur dan Ketua DPRD Kaltim memilih melakukan kunjungan ke Australia selama lima hari, 19-23, September.
Ketua Fraksi PKB DPRD Provinsi Kaltim Syafruddin mengkritik rencana kunjungan Gubernur dan Ketua DPRD Kaltim ke Australia.
Menurut dia, Gubernur dan Ketua DPRD punya tanggung jawab sebagai pimpinan daerah dalam menyelesaikan APBD Perubahan 2016 di tengah defisit anggaran.
"Gubernur itu punya tanggung jawab menyelesaikan APBD Perubahan. TAPD itu hanya melaksanakan tugas yang diperintahnya saja," kata Syafruddin kepada Tribunkaltim.co ditemui ke Masjid Jabal Noor, di Samarinda, Senin (12/9/2016) siang.
Baca: Lagi Defisit Anggaran Gubernur Tetap Ingin ke Australia, Kalau Perlu Cari Tiket Murah
Seharusnya Gubernur menyelesaikan lebih dulu tanggung jawabnya dalam pembahasan APBD-P 2016 dibanding kunjungan ke luar negeri.
"Kan hasil pembahasan APBD-P itu harus ditandatangani Gubernur dan Ketua DPRD. Selesaikan dulu tanggung jawabnya, setelah itu tuntas, silakan kunjungan," ujar Ketua DPW PKB Kaltim.
Rencana kunjungan Gubernur dan Ketua DPRD Kaltim ke Australia, lanjutnya bakal berdampak pada jadwal pembahasan APBD Perubahan yang sudah disusun Badan Musyawarah DPRD Kaltim.
"Pasti berubah lagi jadwal pembahasannya. APBD-P 2016 bakal molor pengesahannya, karena belum di paripurna KUPA-PPAS, Nota Keuangan dan Pengesahan hasil pembahasan P-APBD 2016," urai Syafruddin.
Baca: Mau ke Luar Negeri Saat Defisit APBD, Gubernur Disebut Piawai Susun Materi Stand up Comedy
Pekan lalu, pembahasan APBD-P 2016 sudah tertunda dua kali. Alasannya, pembahasan penundaan pertama, pimpinan Dewan tidak ada yang hadir dan penundaan kedua, TAPD tidak hadir karena tidak lengkap.
Terpisah, anggota Badan Anggaran DPRD Provinsi Kaltim Dahri Yasin menegaskan, dirinya tidak akan ikut jika diminta ikut serta mendampingi Gubernur dan Ketua DPRD Kaltim ke Australia.
"Saya kalaupun diajak tidak mau. Karena anggaran belum clear, kalau tidak ada yang saling mau mengalah," kata Dahri, Senin (12/9/2016).
Menurut Dahri, pembahasan APBD-P 2016 lebih penting ketimbang kunjungan ke luar negeri. Pasalnya, ini menyangkut kepentingan masyarakat luas. Apalagi pembahasan APBD-P untuk sepakat terkait defisit anggaran.
