Defisit APBD

Bansos Minim, Donatur Berkurang, Uang SPP Anak Panti pun tak Terbayar

Kucuran dana bansos yang di-stop dan donatur berkurang membuat sejumlah panti asuhan kesulitan dana operasional.

Penulis: tribunkaltim |
TRIBUN KALTIM/ARIDJWANA
Anak-anak Panti Asuhan Tarbiyatul Ummah, Balikpapan, tengah belajar membaca Al Quran. 

Baca: Tolak Nol Anggaran, Banggar DPRD Pertahankan Dana Bansos

"Dulu masih batu bara tidak anjlok. Tamu atau donatur yang datang bisa 70 orang hingga 90 orang dalam sebulan. Kalau sekarang terasa sekali dampaknya. Donatur rata-rata dalam sebulan hanya 30 orang," ujarnya.

Sadar akan hal tersebut, Suprijadi bersama pengurus lainnya membuat terobosan menambah pemasukan keuangan panti dengan membuka usaha pembuatan deterjen dan isi ulang air minum.

"Pembuatan deterjen awalnya dibantu anak-anak, tapi sekarang kami ambil alih karena mereka biar fokus belajar. Air galon juga. Kalau tidak ada usaha kecil-kecilan susah juga kami cari sumber keuangan lain,"katanya

Dia berharap Pemkot Balikpapan lebih mempedulikan anak-anak panti asuhan. Pemutusan dana bansos perlu dilakukan dengan sosialisasi, sehingga panti bisa mengatur kembali rencana keuangan. Pemerintah masih punya kewajiban terhadap anak-anak fakir miskin yang diatur dalam pasal 34 ayat 1 UUD 1945.

Hanya Cukup Makan
Tak hanya panti asuhan yang kena dampak terbatasnya sumber pendanaan dalam operasional panti, UPTD Panti Sosial Tresna Werdha Nirwana Putri Samarinda juga ikut kena imbas dari mengecilnya anggaran Kaltim tahun ini.

Bahkan, kesulitan sudah terjadi sejak tahun lalu.

Hal ini terlihat dari jumlah anggaran yang diterima per tahun selalu mengalami penurunan.

"Di 2014 anggaran Rp 5 miliar, kemudian turun menjadi Rp 3 miliar pada 2015, hingga akhirnya tahun ini hanya Rp 2 miliar. Mengecilnya anggaran tersebut, membuat dana hanya bisa kami rampungkan untuk biaya makan, obat-obatan di luar BPJS serta kebutuhan sehari-hari para klien (orang jompo) di panti saja," ujar Anugrah Nur Indah, Plh Panti Asuhan, Selasa (20/9/2016).

Jangankan muluk-muluk bisa mengharap dana tambahan dari provinsi, usulan untuk merehab permasalahan banjir yang kerap kali terjadi di beberapa bagian wisma (tempat tinggal jompo) juga tak pernah didapatkan.

Baca: Sering Buat Bancakan Elit Politik, Lebih Baik Hapus Hibah Bansos

"Sudah dua tahun kami usulkan untuk rehab bangunan 3 wisma, tetapi dicoret terus. Ini membuat beberapa bagian wisma kerap kali harus terkena banjir karena belum diperbaiki," ujarnya.

Kesulitan pendanaan tersebut juga membuat Indah, tak pernah bisa menambah jumlah penghuni panti yang sudah maksimal 120 orang saja.

"Tidak mungkin kami tambah lagi, padahal, daftar tunggu ada lebih 10 orang yang ingin masuk. Tetapi itu tak mungkin, karena jika ditambah, otomatis pendanaan membengkak, yang tak didukung dana anggaran yang naik pula. Bahkan, jika tahun depan dana kurang dari Rp 2 miliar, kami terpaksa akan mengurangi jumlah penghuni dip anti," katanya.

Pembatasan lain yang dilakukan akibat minimnya anggaran juga berupa pengurangan kegiatan refreshing bagi penghuni panti.

Halaman
123
Sumber: Tribun Kaltim
Rekomendasi untuk Anda
Ikuti kami di
AA

Berita Terkini

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved