Sektor Properti Terpukul, Kredit Macet di Bank pun Mengkhawatirkan

Laporan wartawan Tribun Kaltim, Amanda Liony dan Rafan A Dwinanto

TRIBUNKALTIM.CO, SAMARINDA - Menurunnya daya beli masyarakat memukul penjualan sektor properti.

Bank, sebagai penyalur kredit sektor ini pun turut terkena imbas. Kredit bermasalah alias Non Performing Loan (NPL) sektor properti diakui memasuki fase mengkhawatirkan.

Manajer Komunikasi dan Kebijakan, Bank Indonesia (BI) Perwakilan Kaltim Rifki Ismail menjelaskan ada tiga jenis kredit di sektor properti.

"Ada KPR (Kredit Perumahan Rakyat), KPA (Kredit Perumahan Apartemen) dan kredit ruko (rumah toko)," kata Rifki, Rabu (26/10/2016).

KPR, lanjut Rifki, juga dibagi tiga kelompok, yakni rumah kecil (tipe 21), rumah sedang (tipe 21-70) dan rumah besar (tipe 70 ke atas).

Baca: Pekerja Tambang Batubara Dipersulit Kredit Rumah?

"Begitu pula KPA," katanya.

Hingga September 2016, BI mencatat hanya KPR rumah kecil yang belum mengalami masalah serius dengan NPL diangka 3,78 persen. Sisanya, sudah melewati ambang batas kewajaran kinerja kredit, yakni di atas lima persen.

Rifki menyarankan bank segera mengambil langkah pembenahan kredit sektor properti. Caranya, merestrukturisasi kredit, menjadwal ulang kredit, hingga mengambil alih (menyita) aset tersebut.

"Kalau sampai disita, artinya debitur memang benar-benar sudah tak mampu lagi membayar kredit. Aset yang disita pun harus cepat-cepat dijual. Jika dalam setahun belum terjual, maka dalam pencatatan bank, akan dimasukkan dalam agunan bermasalah. Ini pengaruh dalam penilaian kinerja perbankan," jelas Rifki.

Merujuk data yang diberikan BI, sampai September 2016 terdapat 34.185 debitur sektor properti dengan total outstanding (kredit tersisa) mencapai Rp 8,02 triliun. "34 ribu debitur itu tadi yang mengakses KPR, KPA dan ruko," katanya lagi.

Sedangkan penjualan rumah, menurut Rifki masih mengalami pertumbuhan kendati sangat tipis. Hanya rumah tipe besar yang terkontraksi minus 1,38 persen.

Baca: Utang Ditagih Terus, Pengusaha Properti Pura-pura Gila

"Yang tipe kecil masih tumbuh 10,6 persen dan yang sedang tumbuh 5,5 perse," ungkapnya.

Rifki juga menjelaskan alasan banyaknya bank yang menolak memberikan KPR kepada karyawan pertambangan. KPR, kata Rifki, masuk dalam kategori kredit jangka panjang. Sehingga, analis kredit perlu memertimbangkan pendapatan calon debitur hingga belasan tahun mendatang.

"KPR inikan rata-rata 10 tahun. Maksimal 20 tahun. Jadi, analis harus memerhitungkan pendapatan seseorang hingga 20 tahun ke depan, masih prospektif apa tidak," urainya.

Sementara, saat ini sektor pertambangan di Kaltim dalam ketidakpastian. Kendati harga batu bara belakangan ini terus merangkak naik, namun dikhawatirkan berfluktuasi secara cepat.

"Apakah kenaikan harga batu bara berlangsung lama? Karena fluktuasi (naik-turun) harganya cepat sekali. Hal ini penting bagi analis kredit," paparnya.

Mulai Menurun
Kondisi ekonomi yang diperkirakan masih belum membaik justru membuat kalangan perbankan di Balikpapan berhasil meningkatkan kualitas kreditnya. Kantor Perwakilan Bank Indonesia (KPw-BI) Balikpapan mencatat rasio kredit macet/non performing loan (NPL) nett triwulan III/2016 menurun dibanding periode sebelumnya sebesar 5,66 persen.

Sementara triwulan sebelumnya, rasio NPL nett mencapai 7 persen. Adapun rasio NPL gross mencapai 11,98 persen, dan turun pada triwulan III/2015 menjadi 11,46 persen. Bank sentral pun menilai rasio kredit macet pada kolektibilitas 5 sepanjang triwulan III ini mulai membaik.

"Berarti perbankan telah mengupayakan perbaikan kualitas kreditnya sepanjang triwulan III, tapi ada juga debitur yang kualitas kreditnya menurun. Jadi rasio NPL grossnya tidak ikut menurun," jelas Suharman Tabrani, Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia Balikpapan.

Baca: Perbankan Waswas Kredit Macet, Sekarang Lebih Hati-hati Salurkan Dana

Pihaknya memproyeksikan kualitas kredit perbankan hingga akhir tahun nanti tak akan mengalami perbaikan yang signifikan.

Dia menambahkan, banyak faktor yang mempengaruhi keberhasilan upaya perbankan dalam mempertahankan kualitas kredit, satu diantaranya adalah kondisi perekonomian dan kondisi keuangan pemerintah kota.

Seperti yang diketahui, Pemkot Balikpapan telah memutuskan menunda pembayaran puluhan proyek pembangunan. Penundaan ini pun berakibat pada kualitas kredit para kontraktor yang mendapatkan dana pembiayaan proyek dari perbankan.

Pihak perbankan pun juga kesulitan menjual agunan para debitur karena daya belinya yang ikut menurun. Suharman optimistis perbankan mampu mengatasi hal tersebut. Masing-masing bank, kata dia, memiliki standarnya sendiri dalam menangani rasio kredit macet yang tinggi.

"Tidak banyak terobosan baru yang bisa dilakukan perbankan dengan kondisi yang seperti ini. Akan tetapi, pasti banyak metode yang ditempuh oleh perbankan untuk menekan laju NPL sebelum akhirnya harus menjual jaminan-jaminan debiturnya," katanya.

Lebih lanjut dia mengungkapkan, penyaluran kredit sepanjang triwulan III juga belum menunjukkan perbaikan yang signifikan.

Pihaknya mencatat pertumbuhan penyaluran kredit pada periode tersebut mencapai 0,64 persen secara year on year (yoy) dan 0,09 persen secara month to month (mtm)

Pangsa penyaluran terbesar berada pada sektor perdagangan sebesar 23,10 persen, disusul oleh sektor pertambangan sebesar 9,82 persen, dan sektor jasa dunia usaha sebesar 7,4 persen. Adapun realisasi penyaluran kredit mencapai Rp 22,75 triliun. (*)

***

Baca berita unik, menarik, eksklusif dan lengkap di Harian Pagi TRIBUN KALTIM

Perbarui informasi terkini, klik  www.TribunKaltim.co

Dan bergabunglah dengan medsos:

Join BBM Channel - PIN BBM C003408F9, Like fan page Facebook TribunKaltim.co,  follow Twitter @tribunkaltim serta tonton video streaming Youtube TribunKaltim