TPP Sulit Dipangkas, Belanja Infrastruktur Dikurangi

TRIBUNKALTIM.CO, SAMARINDA - Anggota Fraksi Partai Golkar DPRD Kaltim Dahri Yasin menilai untuk Tunjangan Penghasilan Pegawai (TPP) kemungkinan sulit dipangkas.

Pasalnya, pegawai-pegawai telah menggadakan SK (Surat Keputusan) pegawai ke bank.‎ Sementara penghasilan TPP untuk kebutuhan operasional sehari-hari.

"Jadi gaji pokok mereka selama ini untuk bayar cicilan ke bank. Untuk kebutuhan sehari-hari mengandalkan TPP," beber Dahri, di ruang Komisi III Gedung D DPRD Kaltim, Jalan Teuku Umar, Samarinda, Senin (21/11/2016).

Baca: TPP Dialokasikan Rp 400 M, PAD Kaltim Harus Bertambah Dua Kali Lipat

Jika kondisi keuangan daerah defisit, maka yang bisa dilakukan untuk pemangkasan yakni belanja infrastruktur atau pembangunan‎.

"Paling yang bisa dipangkas belanja pembangunan. Kan banyak proyek-proyek yang bisa dipangkas anggarannya," tambah Dahri.

Karena, lanjut dia, banyak proyek pembangunan yang saat ini belum bisa menghasilkan PAD dan belum menyerap tenaga kerja. (*)