TPP Dianggarkan tapi Disesuaikan dengan Kondisi Keuangan, Tahun Depan Terapkan e-Kinerja

Laporan wartawan Tribun Kaltim.co, Muhammad Afridho Septian, Muhammad Alidona, dan Rudy Firmanto

TRIBUNKALTIM.CO, BALIKPAPAN - Sempat beredar isu beberapa waktu lalu tentang wacana pemerintah untuk Tunjangan Penghasilan Pegawai (TPP) di Balikpapan.

Hal ini lantaran kondisi ekonomi yang kian mencekik kas daerah. Jika wacana tersebut dilakukan maka  dikhawatirkan pendapatan PNS akan berkurang secara drastis.

Ketika dikonfirmasi mengenai hal tersebut, Sekretaris Daerah Kota Balikpapan yang juga Ketua Tim Penyusun Anggaran Pemkot Balikpapan, Sayid MN Fadli mengungkapkan bahwa dirinya tetap memasukkan TPP ke dalam RAPBD 2017.

"Tetap kita anggarkan di tahun depan tapi tetap disesuaikan dengan kondisi keuangan kita. Kalau dibandingkan dengan yang tahun-tahun kemarin jauh berkurangnya. Sangat jauh.

Saya lupa yang kemarin itu berapa tapi 2017 nanti tinggal sekitar Rp 700 miliaran saja. Itu termasuk gaji dan semua disitu. Tapi secara akumulasi jumlah keuangan kita masih proporsional," ujarnya kepada Tribun Kaltim, Senin (21/11/2016).

Baca: Perbankan Blacklist Sejumlah Pegawai Pemkot, PNS Tidak Boleh Pinjam Duit

Langkah ini dilakukan guna menghemat anggaran belanja yang dalam hitungan prognosis tak sampai menyentuh angka Rp 1,8 triliun.

Ia juga menjelaskan, saat ini anggaran belanja pegawai tetap harus di bawah anggaran belanja pembangunan sesuai peraturan yang berlaku.

Selain itu, untuk mengefisienkan anggaran belanja pegawai agar tepat sasaran, Pemkot berencana menerapkan E-Kinerja, suatu sistem pelaporan kinerja ASN yang nantinya berpengaruh terhadap tunjangan yang diterima per individunya.

Sistem yang akan diaplikasikan pada 2017 ini nantinya akan dimonitoring oleh Badan Kepegawaian Daerah dan Bagian Ortal dan akan di-update dan dievaluasi dalam jangka waktu tertentu.

"Kan sekarang kita sudah membuat sistem pengupahan berdasarkan kinerja. Itu salah satu penyebab, agar bisa lebih efisien nilai pembayaran tunjangan pegawainya nanti.

Baca: Daripada Beli Mobdin Baru, Lebih Baik Gunakan Pola Sewa atau Skema Tunjangan

Saya pikir Balikpapan itu belanja pegawai dengan belanja pembangunannya masih proporsional, sehingga dari sisi honor atau pendapatan pegawai yang ada itu diefisienkan bukan dihapus atau disesuaikan dengan kinerja yang diberikan oleh pegawai yang bersangkutan," ujar Fadli lagi.

Ia mengingatkan kembali, struktur rasio belanja daerah sejak dulu hampir tak pernah berubah yakni sekitar 60:40 persen untuk belanja modal dan pegawai.

Lalu jika dihitung maka struktur anggaran di APBD murni 2017 adalah Rp 900 miliar untuk pembangunan dan Rp 700 miliar untuk belanja pegawai.

Belanja Pegawai Rp 1,7 T

Sementara itu, Direktur Eksekutif Kaltim Inisiatif Adhi Supriadi mengatakan salah satu pos anggaran yang dianggap paling pertama untuk dievaluasi yakni belanja pegawai.

Tahun 2016 belanja pegawai telah menyedot anggaran belanja mencapai Rp 1,7 triliun.

Baca: Krisis Anggaran, Wawali Tegaskan Sulit Memaksakan Belanja Pegawai hingga Rp 620 M

"Proyeksi APBD 2017 tak sampai Rp 2 triliun jika anggaran belanja pegawai saja sudah menyedot Rp 1,7 triliun bisa dibayangkan belanja modal kita hanya sisa berapa," katanya, Senin (21/11/2016).

Dalam komponen belanja pegawai, Adhi menyoroti pengeluaran anggaran untuk tunjangan tambahan penghasilan pegawai (TPP) yang dirasa salah satu yang membebani APBD.

"TPP harus dipangkas karena ini perintah permendagri (peraturan dalam negri) nomor 31 tahun 2016 tentang pedoman penyusunan APBD tahun 2017 di mana salah satu poinnya peneruan besaran TPP harus menyesuaikan anggaran daerah, karena saat ini posisinya defisit tentu nominal TPP juga harus dirasionalisasi," katanya.

Apabila hal tersebut tak dilakukan, daerah bisa mengalami kebangkrutan.

"Kalau TPP itu tidak dipangkas maka itu akan sangat membebani anggaran, kemenpan kemarin juga sudah mengeluarkan statemen bahwa kalau belanja pegawai tidak dipangkas di tengah kondisi keuangan yang defisit maka itu bisa membuat daerah bangkrut," katanya keras.

Baca: TAPD Mulai Membuka Diri Akan Pangkas TPP

Selain itu situasi ini akan membuat belanja modal mudah akan mengalami penurunan terbesar dalam sejarah Pemerintah Kota.

Selama tiga tahun terakhir belanja modal di Pemkot Balikpapan terus mengalami penurunan tapi sebaliknya belanja malah mengalami kenaikan.

"Presiden sudah mewanti-wanti belanja modal paling sedikit 30 persen dari APBD saya kira pemkot dan DPRD juga harus memperhatikan, dari sisi regulasinya permdagrinya, dan perintah presiden harus lebih mendahulukan belanja modal," jelasnya.

Belanja modal nantinya bisa dimanfaatkan untuk proyek pengendalian banjir yang saat ini kondisinya terus memprihatinkan dan pembangunan infrastruktur yang dapat memicu peningkatan perekonomian masyarakat.

Mengenai formula baru yang didengungkan pemkot soal perhitungan TPP yang didasari atas kinerja pegawai

Adhi sangat mengapresiasi langkah tersebut. Tetapi ia mengingatkan, formula baru tersebut tak akan berarti membantu dari sisi keuangan daerah apabila nominal anggaran TPP tidak dilakukan pengurangan.

Baca: Siap-siap, Bulan Depan TPP PNS Terancam Dipotong Setengahnya

"Bagus perhitungan tunjangan berbasis kinerja tapi anggaran tetap harus dipotong, kalau tidak sama saja itu," ujarnya.

Karena poin dari hal ini adalah bagaimana pemkot mengelola anggaran yang terbatas semua komponen belanja bisa tercover termasuk belanja modal.

Adanya ketakutan pemerintah apabila TPP dipotong akan mengendurkan kinerja Pegawai Negri Sipil bisa ditanggulangi dengan cara komunikasi yang baik.

"Saya kira PNS akan bisa memahami, karena memang faktanya kita lagi defisit, sangat tidak fair menurut saya kalau memang apbd ini, hanya diperuntukkan untuk PNS, karena APBD milik semua warga Balikpapan," katanya.

Turun drastisnya APBD Balikpapan harusnya disikapi dengan melakukan peningkatan dari sisi Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Baca: Hikmah Dibalik Defisit, Saatnya Menggali Pendapatan Asli

Adhi menilai pemkot harus meningkatkan target PAD di tahun 2017 dari sebelumnya sekitar Rp 500 miliar menjadi Rp 700 miliar.

"Rp 700 milliar itu target yang rasional saat ini, tapi kembali ke komitmen walikota dan DPRD apakah mereka mau meningkatkan itu menutupi kekurangan anggaran?" katanya.

Tak Dipotong

Ketua Komisi I DPRD Kota Balikpapan, Syukri Wahid, menegaskan dalam rencana anggaran APBD murni 2017, tidak akan ada pemotongan tunjangan penghasilan pegawai (TPP) bagi PNS di kalangan Pemkot Balikpapan sebagaimana telah dilakukan di beberapa daerah lainnya.

Hal ini berarti TPP bagi PNS Pemkot Balikpapan akan tetap diberikan secara utuh hingga pemberlakuan system e-Kinerja.

"Yang dipotong hanya honor kegiatan belanja langsung, kalau untuk TPP tidak, saya sudah konfirmasi," katanya.

Baca: Diharapkan Kinerja Pemerintah Daerah Lebih Efektif dan Efisien

Namun demikian, pihaknya mengaku belum mengetahui jumlah pasti besaran TPP PNS pemkot Balikpapan.

Pemkot Balikpapan dinilai tidak transparan mengenai besaran TPP yang diajukan setiap tahunnya. Begitu juga usulan penghapusan TPP belum juga dilakukan oleh Pemkot dengan berbagai alasan.

Menurutnya, terkait TPP ini pemerintah kota Balikpapan harus segera mengevaluasi.

Hal ini bukan tanpa alasan, pasalnya pemerintah kota Balikpapan telah berkomitmen untuk menerapkan e-Kinerja termasuk di dalamnya menyiapkan payung hukum dalam penerapan e-Kinerja.

Baca: Saat Pendapatan Jauh Menurun, Belanja Kabupaten Ini Malah Naik Ratusan Miliar

Sehingga apabila payung hukumnya telah valid maka, TPP dapat segera dihapus dan penerapan e-Kinerja dapat dilaksanakan. Dengan demikian pemerintah kota Balikpapan dapat melakukan efesiensi.

"Kalau honor kegiatan dalam belanja langsung baik structural maupun fungsional sekitar Rp 36 sekian itu dihapuskan, tapi untuk TPP Jumlahya tidak pernah disampaikan, termasuk di APBD-P kemarin.

Itu yang tidak sempat kita konfirmasi, maksud saya, hitung aja total TPP berapa, nanti di penyusunan TPP APBD 2017 akan saya tanyakan, biar dipisahkan, untuk TPP merata bagi tunjangan struktural fungsional.

Sedangkan ada beberapa fraksi yang minta dikurangi dan dipotong atau dihilangkan, itu yang belum tegas, kalau tidak tegas ya dijegal di APBD murni 2017," katanya.

Baca: Ali Hamdi: APBD 2017 Terlalu Banyak Beban Pembiayaan

Disampaikannya, dengan penerapan E-Kinerja, maka sistem pengupahan untuk para pegawai pemerintahan baik untuk eselon rendah hingga eselon tinggi nantinya akan sesuai dengan kinerja masing -masing.

Pemberian tunjangan kepada para pegawai akan lebih tepat sasaran.

Dengan sistem ini perberian tunjangan PNS berdasarkan kinerja masing-masing pegawai.

E-Kinerja juga dianggap merupakan jalan tengah yang dapat saat kondisi defisit seperti saat ini.

"E-kinerja itu efesien, itu tidak bisa di ambil semua, kalau sekarang ini mau rajin mau malas itu sama dapatnya, kalau ini tidak bisa tapi sesuai kinerjanya, jadi ada hemat di situ, kalau sekarang kan nggak bisa hemat, mudah-mudahan kita kejar di APBD 2017,"katanya. (*)