Defisit APBD
Anggaran Defisit, DPRD Sewot soal Pengadaan Mobil Rp 1,9 Miliar
Anggaran tersebut juga masih bertengger dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (APBD-P).
lihat foto
Laporan Wartawan Tribun Kaltim, Niko Ruru
TRIBUNKALTIM.CO,NUNUKAN - Sejumlah anggota DPRD Kabupaten Nunukan tiba-tiba saja sewot. Mereka menyoal pengadaan mobil Toyota Alphard senilai Rp1,970 miliar disaat anggaran daerah sedang defisit.
Ketua DPRD Kabupaten Nunukan, Haji Danni Iskandar mengaku tidak tahu jika dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Nunukan 2016, ada anggaran untuk pengadaan mobil senilai itu.
"Terus terang kami semua tidak tahu itu anggaran kapan? Kalau memang ada begitu, kan harus lewat persetujuan kami,” ujarnya, Rabu (7/12/2016) yang diamini anggota DPRD Kabupaten Nunukan Muhammad Nasir, Hajjah Hadra Andi Hamid, Feri, Siti Raudah Arsyad, Lewi, Saleh, dan Anto Bolokot.
Meskipun mengaku tidak tahu menahu soal anggaran pengadaan mobil mewah tersebut, belakangan anggota DPRD Kabupaten Nunukan justru menemukan item pelaksanaan kegiatan dimaksud setelah mengecek satu persatu kegiatan dalam APBD Kabupaten Nunukan 2016.
Dalam APBD Kabupaten Nunukan 2016, pengadaan mobil dimaksud tertulis “Pengadaan mobil dinas/operasional”.
Anggaran pengadaan mobil mencapai Rp 1.970.000.000. Anggaran tersebut juga masih bertengger dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (APBD-P) Kabupaten Nunukan 2016.
Para anggota DPRD Kabupaten Nunukan ini kemudian berkelit, anggaran pengadaan mobil senilai Rp 1.970.000.000 sebelumnya tidak tercantum saat APBD Kabupaten Nunukan 2016 disahkan pada 31 Desember 2015.
“Sama sekali tidak pernah dibahas saat pembahasan KUA PPAS,” ujarnya.
Mereka menuding, ada yang mengubah isi APBD Kabupaten Nunukan 2016.
“Karena saat itu tidak ada anggaran untuk pembelian mobil. Kami tanyakan ini ke Bagian Keuangan, mereka tidak berani menjawab. Ini kan aneh?," ujarnya.
Politisi Partai Demokrat, Feri menyesalkan karena pengadaan mobil mewah itu justru dilakukan saat anggaran daerah sedang terpuruk.
“Pemerintah daerah tidak peka. Kesannya hura hura diatas defisit anggaran. Memang tidak salah, tetapi apa pantas pembelian itu dilakukan saat kondisi defisit begini?,” ujarnya. (*)
