Defisit APBD
DPRD Mengaku Prihatin, Bantuan Keuangan Provinsi Turun Drastis dari Rp 408 M jadi Rp 68,2 M
Menganggarkannya setidaknya tidak jauh beda di tahun 2016 yang sebesar Rp 408 M. Saya khawatir akan ada kabupaten yang hanya dapat 8 atau 9 miliar.
lihat foto
Laporan Wartawan Tribun Kaltim, Muhammad Arfan
TRIBUN KALTIM.CO, TANJUNG SELOR - Bantuan Keuangan (Bankeu) Pemprov Kalimantan Utara bagi empat kabupaten dan satu kota sesuai dalam Rancangan APBD 2017 dinilai sangat kecil.
Berbeda dengan tahun 2016 ini, Pemprov mengalokasikan anggaran bankeu bagi lima daerah dengan total senilai kurang lebih Rp 408 miliar.
Tahun depan dirancang hanya Rp 68,2 miliar. Praktis dengan angka itu, penurunan bankeu sangat drastis.
Herman, Ketua Fraksi Kaltara Raya DPRD Provinsi Kaltara dalam penyampaian pandangan fraksinya terhadap RAPBD 2017 menyebutkan nilai bankeu tahun depan dalam kondisi yang memprihatinkan.
"Kami meyakini bantuan itu sangat dibutuhkan. Ini perlu menjadi atensi bahwa kabupaten/kota akan melaksanakan terus pekerjaan-pekerjaan yang mangkrak," ujarnya, Senin (19/12/2016).
Baca: TPP, Bantuan Keuangan, Hibah, dan Bansos Batal Dipangkas, Pemprov Bakal Cari Utangan
Ibnu Saud, Ketua Fraksi Gerindra juga menyorot soal ini. Kata Ibnu, kondisi defisit anggaran yang dialami kabupaten/kota mestinya ditopang bantuan oleh provinsi dengan nilai yang lumayan.
"Kami minta tegas agar pemprov bijak dan proporsional membantu," kata Ibnu.
Ia mengkhawatirkan dengan jumlah dana Rp 68,2 miliar, praktis setiap daerah mendapatkan alokasi yang kecil.
"Menganggarkannya setidaknya tidak jauh beda di tahun 2016 yang sebesar Rp 408 M. Saya khawatir akan ada kabupaten yang hanya dapat 8 atau 9 miliar. Sebagai pemprov dan kami sebagai wakil rakyat mungkin akan membicarakan apa yang kami lakukan selama berada di kantor ini," sebutnya. (*)
