Tertular Dutch Disease

Salam Tribun

Tertular Dutch Disease
Oleh ACHMAD BINTORO

MERAH itu menyolok. Sama seperti angka merah di rapor sekolah. Maka, ketika Kepala Bank Indonesia Perwakilan Kalimantan Timur Muhammad Nur harus membuka angka-angka pertumbuhan ekonomi regional itu,  bersumber dari Biro Pusat Statistik, ke dalam sebuah peta warna, kontrasnya pun kentara. 

Kaltim satu-satunya yang berwarna merah. Artinya, satu-satunya provinsi dengan pertumbuhan ekonomi minus. Paling jeblok se-Indonesia. Di dalam peta itu, Kaltim menjadi yang paling gampang dikenali karena daerah lainnya tampil dengan warna hijau (tumbuh 4-6 persen) dan biru (6-8 persen).
 
Tak ada yang berapor merah, kecuali Kaltim. Loh kok bisa?

Kekayaan sumberdaya alam yang selama beberapa dekade ini menopang pertumbuhan ekonomi Kaltim agaknya tak lagi bertuah. Justru hal itu yang membuatnya terpuruk. 

Bandingkan dengan provinsi-provinsi lain yang tidak banyak memiliki kekayaan bahan tambang dan sektor ekstraktif lainnya. Kenyataannya mereka mampu bertahan menghadapi badai global melalui ekonomi kerakyatan dan industri manufakturnya.

Bukan tahun ini saja Kaltimmendapat rapor merah. Tahun sebelumnya juga merah. Bagaimana tahun 2017? BI memroyeksikan akan ada tanda-tanda membaik. Tetapi masih belum akan mampu keluar dari zona merah. Artinya,  masih akan minus. Jika benar prediksi itu, tentu ini menjadi hattrick bagi Kaltim.

Gejala memburuknya ekonomi Kaltim sebenarnya sudah terbaca sejak 2013. Tahun itu, bersamaan dengan dimulainya periode kedua kepemimpinan Gubernur Awang Faroek Ishak, Kaltim sudah mengalami tingkat pertumbuhan terendah se-Indonesia. Memang belum minus. Hanya 1,59 persen. Tapi jauh di bawah rerata nasional yang tumbuh 5,78 persen.

Tak sedikit provinsi lain yang tidak mengandalkan tambang, ekonominya masih mampu tumbuh enam persen seperti Sulawesi, Nusa Tenggara, dan Bali. Kalimantan Barat yang tambangnya tidak terlalu besar, juga tumbuh lima sampai enam persen.

Ketergantungan terhadap tambang ini yang belum dapat dihilangkan oleh Kaltim secara signifikan. Di atas kertas, sebenarnya pemprov telah menyusun berbagai rencana aksi menuju hilirisasi industri dan pengembangan pertanian. Sayangnya, implementasinya lamban. Alokasi dana untuk pengembangan pertanian kenyataannya selalu di bawah 2 persen.

Gelombang PHK seperti dikhawatirkan Ketua SPSI Kaltim Amir P Alie masih akan mengintai di 2017. Selama tahun ini saja sudah 12.000 orang pekerja dirumahkan. Angka pengangguran naik 7,5 persen. Persoalan lebih membelit karena pertanian dan hilirisasi industri belum kunjung siap menggantikan posisi migas dan tambang sebagai penggerak ekonomi.

Orang lalu berharap kepada APBD. Tapi apa yang mau diharapkan kalau ruang fiskal makin sempit. Transfer dana bagi hasil (DBH) sumberdaya alam -- sumber utama pendapatan Kaltim -- terus menyusut.

Lucunya, dalam kondisi yang sudah separah ini kok kita masih saja menganggap diri kaya raya. Bergaya hidup bak orang yang datang dari provinsi tajir. Plesir ke sana sini. Berburu undangan kalau perlu, agar ada alasan melakukan perjalanan dinas luar kota hingga ke luar negeri. Kunjungan kerja bos, kata mereka. Studi banding, modusnya.

Ibarat berkendara, Kaltim memilih pakai mobil ber-CC besar. Memang lebih nyaman. Ya, rupanya kita masih enggan untuk meninggalkan itu semua kendati cuma sedikit, dan hanya kali ini saja.

Apa boleh buat, rencana mengencangkan ikat pinggang tinggalah rencana.  Daeah harus mengeluarkan biaya lebih besar untuk pengadaan, operasional, dan perawatan semua fasilitas itu. Kesan mubazir sulit tertutupi dengan mangkraknya sejumlah fasilitas olahraga dan bangunan yang beberapa tahun lalu dibangun dengan anggaran daerah bertriliun-triliun.