Tertular Dutch Disease

Mungkin karena sikap mental kita yang sudah mendarah daging sejak empat dekade lalu. Membuat otak kita menjadi tumpul. Minim kreativitas. Takut keluar dari zona nyaman.

Kepala daerah lebih suka memilih cara mudah, berlomba-lomba mengeluarkan kebijakan ekstraktif-eksploitatif jangka pendek. Maka, jadilah Samarinda dengan ratusan lubang tambangnya -- yang sayangnya hingga kini pun tak tahu akan dijadikan apa untuk menghasilkan nilai tambah baru.

Bahwa lubang-lubang itu telah menghasilkan orang-orang kaya baru benar adanya. Tapi hanya segelintir. Selebihnya adalah bonus kerusakan lingkungan. Jejak kekayaan semacam inikah yang akan kita wariskan kepada anak cucu kita?

Mis-manajemen oleh penyelenggara negara atau daerah semacam itu, di kalangan ekonom, dikenal  sebagai Dutch Disease. 

Terminologi ini kali pertama diperkenalkan oleh majalah ekonomi berpengaruh, The Economist  pada tahun 1977 ketika industri manufaktur (pertanian) di Belanda hancur setelah negeri itu menemukan cadangan gas alam dalam jumlah besar di Laut Utara tahun 1959.

Ternyata, bukan kesejahteraan yang didapat warganya. Justru kemelaratan. Istilah ini kemudian digunakan untuk menggambarkan kondisi perekonomian suatu wilayah setelah tidak memiliki lagi sumber kekayaan alam yang dieksploitasi. 

Buku "Escaping The Resource Curse"  membuka mata betapa selama ini kita telah menyia-nyiakan momentum emas.  Lihat saja. Sudah mengalami tiga periode keemasan pun -- periode banjir kap, bonanza minyak, dan batubara -- Kaltim belum juga mampu menghasilkan apa-apa, Nyaris tak ada jejak yang tertinggal.

Istilah resource curse kali pertama dikenalkan oleh Richard M. Authy pada 1993 dalam disertasinya "Sustaining Development in Mineral Economies: The Resources Curse.  Secara luas digunakan untuk menjelaskan kegagalan negara-negara kaya sumber alam untuk mengambil manfaat dari berkah kekayaan yang mereka miliki.

Sebaliknya, banyak negara kaya sumber alam yang lebih miskin dan lebih menderita dibanding negara-negara yang kurang beruntung mendapat kelimpahan yang sama. Gambaran ini terpampang jelas di Afrika. Kongo, Angola dan Sudan diguncang perang saudara.

Sedangkan Nigeria menderita akibat wabah korupsi. Lain hal dengan negara-negara yang minim sumber alam dan sama melaratnya seperti Burkina Faso dan Ghana, justru bisa hidup damai dan menerapkan pemerintahan demokrasi.

Ini memang sebuah paradoksal. Paradoks keberlimpahan.

Ah, jangan-jangan kita pun sudah mulai tertular Wabah Belanda itu. Mungkin selama ini kita tak pandai belajar dari sejarah. Karenanya, menjadi tantangan bagi gubernur baru nanti (2018-2023) bagaimana agar impian menjadi daerah yang makmur bisa diraih.

Mereka dituntut tak cukup hanya mampu mengambil peran yang menguntungkan dalam participating interest (PI) 10 persen di blok-blok migas yang sudah habis masa kotraknya seperti Blok Mahakam (2017), Blok EastKal (2018) dan beberapa lainnya akan datang. Lebih penting lagi adalah bagaimana keuntungan dari berkah kekayaan itu dapat dimanfaatkan untuk melepaskan diri dari ketergantungannya.

Bukankah sudah banyak gambaran daerah kaya tambang yang kemudian mengalami kemunduran, ditinggalkan penduduknya karena tak ada lagi sumber kehidupan? Gunkanjima di Jepang. San Zhi di Taiwan. Otzenrath di Jerman. Di sekeliling kita, ada Sangasanga di Kutai Kartanegara, dan bukit Kelian di Kutai Barat.

Mungkin sedikit berbeda dengan kasus Wabah Belanda, dimana penemuan gas alam di Laut Utara negeri itu telah mengakibatkan memburuknya kinerja sektor manufaktur, di Kaltim yang mulai tergerus adalah sektor pertanian. Sawah-sawah hancur oleh eskavator batubara, hingga ketergantungan terhadap beras dan pangan lainnya dari provinsi lain pun semakin melebar.[]