Walikota Bersikukuh Parkir Berlangganan Harus Bisa Diterapkan di Kota Tepian

Laporan Wartawan Tribun Kaltim, Rafan A Dwinanto

TRIBUNKALTIM.CO, SAMARINDA - Program parkir berlangganan di Samarinda harus terwujud. Hal ini diungkapkan Walikota Samarinda, Syaharie Jaang, usai menghadiri perayaan Imlek di Yayasan Yong Jing, Jalan Cut Mutia Samarinda, Rabu (1/2/2017).

Diketahui, rencana parkir berlangganan tersebut belum mendapat lampu hijau dari Polda Kaltim.

Alasannya, berbenturan dengan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 60 Tahun 2016 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).

"Kalau di daerah lain bisa, masa di Samarinda tidak bisa," kata Jaang.

Jaang mengaku, akan turun langsung ke Sidoarjo, daerah yang sudah lebih dulu menerapkan parkir berlangganan.

"Bila perlu saya akan ke Sidoarjo langsung. Tanya Kapolres dan Kasat Lantas-nya, kenapa di sana bisa," tegasnya.

Selain itu, Jaang mengaku akan berkonsultasi juga dengan Polda Kaltim mengenai rencana parkir berlangganan ini.

"Nanti kita konsultasi lagi. Mungkin polanya harus diubah," katanya lagi.

Kunjungan ke Sidoarjo, menurut Jaang, perlu dilakukan untuk mengetahui resep sukses daerah ini, menerapkan program parkir berlangganan.

"Makanya kita pelajari lagi. Kunjungan lagi ke Sidoarjo. Program parkir berlangganan ini harus jalan juga di daerah," tutur Jaang.

Sekadar informasi, Pemkot Samarinda bekerja sama dengan Pemprov Kaltim melalui Samsat, berencana menerapkan parkir berlangganan di Kota Tepian.

Teknisnya, warga membayar biaya parkir berlangganan bersamaan saat membayar pajak tahunan kendaraan.

Dalam skema parkir berlangganan tersebut, sepeda motor dikenakan biaya Rp 25 ribu per tahun. Sedangkan roda empat Rp 40 ribu, dan roda enam Rp 60 ribu.

"Itu murah sekali. Hanya Rp 25 ribu per tahun. Coba sekarang tanyakan ke yang punya motor. Sehari parkir di berapa tempat. Sekali parkir Rp 2 ribu. Setahun kan bisa habis ratusan ribu saja untuk parkir," urai Plt Sekda Samarinda, Hermanto, belum lama ini. (*)