SBY Desak Isu Penyadapannya Diusut, Begini Respon Polri dan Kejaksaan Agung

Prasetyo juga membantah pihaknya terlibat dalam penyadapan di luar penanganan perkara.

SBY Desak Isu Penyadapannya Diusut, Begini Respon Polri dan Kejaksaan Agung
Tribunnews/Pool/Sindo/Isra Triansyah
Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI), Ma'ruf Amin (tengah) hadir menjadi saksi di persidangan ke-8 sidang perkara dugaan penodaan agama dengan terdakwa Gubernur DKI Jakarta nonaktif, Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok yang digelar oleh Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Utara di Auditorium Kementerian Pertanian (Kementan), Ragunan, Pasar Minggu, Jakarta Selatan, Selasa (31/1/2017). 

TRIBUNKALTIM.CO - Mantan Presiden sekaligus Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) mendorong agar penegak hukum mengusut jika benar percakapan teleponnya dengan Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Maruf Amin yang muncul dalam persidangan Ahok, adalah benar terjadi.

Lalu, apa respon pihak Polri dan Kejaksaan Agung?

Kedua lembaga penegak hukum tersebut belum bisa melakukan tindakan pro justicia apapun atas keinginan SBY itu.

Polri saat ini baru bisa sebatas mencermati, mempelajari dan menilai apakah isu penyadapan kepada SBY yang disampaikan penasihat hukum Ahok di dalam persidangan itu benar fakta atau sekadar isu.

Jika benar fakta, maka informasi itu bisa menjadi bukti.

"Kami akan cermati, pelajari dan akan telusuri, dalam kaitan untuk membuat informasi itu betul-betul menjadi fakta," ujar Kabag Penum Divisi Humas Polri, Kombes Pol Martinus Sitompul, di Mabes Polri, Jakarta, Jumat (3/2/2017). 

Menurut Martinus, apa yang disampaikan penasihat hukum Ahok belum tentu informasi benar adanya.

Apalagi, pernyataan penasihat hukum Ahok itu mengacu pemberitaan media online.

Sementara, materi pernyataan dari pihak-pihak berperkara yang terjadi di dalam proses persidangan maupun bukti dugaan transkip percakapan SBY yang disampaikan penasihat hukum Ahok, adalah menjadi wewenang majelis hakim. 

"Pada saat percakapan dalam persidangan itu terjadi, tentu itu adalah ranah kukuasaan kehakiman," kata Martin. 

Halaman
12
Editor: Kholish Chered
Sumber: Tribunnews
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved