Balikpapan Bangkrut, Cuma Punya Dana Rp 260 Miliar tapi Usulan Musrenbang sampai Rp 7 Triliun!

Laporan wartawan Tribun Kaltim, Siti Zubaidah dan Muhammad Alidona

TRIBUNKALTIM.CO, BALIKPAPAN -  Defisit anggaran masih menghantui Pemkot Balikpapan.

Imbasnya pun dirasakan dalam acara Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) yang digelar di Aula Kantor Walikota, Rabu (22/3/2017).

Jika dibanding dengan beberapa tahun lalu, Musrenbang yang dipimpin Walikota Rizal Effendi kali ini sangat terasa. Setiap kegiatan Musrenbang selalu kebanjiran makanan, snack, dan tamu.

Namun, Musrenbang yang berlangsung kemarin banyak pejabat penting tidak hadir. Ada beberapa tamu tidak kebagian snack dan makan siang.

Adapula pejabat yang pulang lebih awal dan tidak mengikuti Musrenbang hingga kelar.

Bangkrut begitulah gambaran kondisi keuangan Kota Balikpapan. Rizal dalam sambutannya menyatakan tidak malu membeberkan kondisi keuangan yang dialami Balikpapan.

Baca: Utang Besar di Katering, Walikota Minta Maaf Pemkot Balikpapan Bangkrut

"Coba bayangkan keadaan kita saat ini, dalam tanda kutip kita ini kondisi bangkrut. Tidak ada uang. Bayangkan dana untuk belanja hanya Rp 260 miliar, usulan Musrenbang mencapai Rp 7 triliun. Balikpapan Utara mencatat rekor, ingin adanya Jembatan dari Kariangau ke Kampung Baru, DED-nya memang sudah ada, tapi uangnya tidak ada," kata Rizal sambil tertawa.

Rizal meminta kepada seluruh SKPD yang hadir untuk tidak menyediakan makanan saat rapat.

"Sekarang ini saya minta, acara-acara dan rapat kalau bisa tidak perlu pakai konsumsi. SKPD ini sudah tidak karu-karuan, nanti bisa saja SKPD atau dinas yang tidak ada kegiatan. Saya mohon beribu maaf, kalau ada bantuan keuangan ke pemerintah daerah itu tidak bisa lagi," ujar Rizal lirih

Rizal selalu bingung menjawab setiap warga yang mengirim pesan kepada dirinya.

"Saya selalu bingung menjawab, kalau ada pesan pribadi ke ponsel saya. 'Pak wali tolong ada kegiatan di rumah dinas pak Wali, dengan catatan mohon di-cover makanannya, itu saya bingung.' Kalau boleh jujur utang kita di katering/penyedia makanan itu cukup besar," ungkap Rizal.

Dalam waktu dekat akan melakukan rapat lanjutan Musrenbang dengan perusahaan yang ada di Balikpapan.

"Jadi beginilah kondisi keuangan, kita ingin kebutuhan pembangunan ditanggung oleh dana-dana masyarakat. Itulah mengapa kita minta SKPD melakukan penghematan," ujarnya

Disamping itu, lanjut Rizal, musrenbang ini mengambarkan situasi kota Balikpapan. "Kondisinya seperti ini, ya kita akan menyesuaikan," katanya.

Saat ini ada beberapa yang proyek multiyears yang ditangani APBN, seperti Waduk Teritip yang masih terkendala pembebasan lahan Rp 400 miliar.

"Sebagian tahun ini tidak ada kegiatan besar, kalau yang kecil di kelurahan tetap ada. Seperti perbaikan drainase dan lainnya," kata Rizal.

Dongkrak PAD Parkir
Kondisi keuangan Pemkot Balikpapan yang mengalami kebangkrutan seperti yang disampaikan Walikota Balikpapan Rizal Effendi mendapat tanggapan dari anggota DPRD Balikpapan Jhon Ismail.

Mengatasi persoal defisit anggaran, Jhon Ismail berharap pemerintah kota mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), salah satunya dari sektor parkir.

"Musrenbang kali ini berjalan lancar walaupun 2017 ini anggaran kita yang hanya Rp 1,7 triliun, hari ini kita membahas untuk anggaran 2018," katanya.

Dalam musrenbang tersebut sebegaimana disampaikan Walikota dan Kepala Bappeda, bahwa Dana Bagi Hasil (DBH) ternyata adil tetapi tidak proporsional sehingga diperlukan kiat-kiat menambah DBH.

Sebagai daerah penghasil itu yang dikembalikan hanya 15 persen, dan persentase tersbut tidak proporsional karena sama dengan daerah yang bukan penghasil.

"Harusnya kita bisa mendapatkan kembali sekitar 40 atau bahkan 42,5 persen. Sebelumnya hanya 15 persen dan ini tidak baku jadi ini upaya-upaya supaya ke depan,mudah-mudahan dengan harga minyak dunia DBH bisa bertambah," katanya.

Sebenarnya bukan kebangkrutan yang terjadi, namun diprediksi sebelumnya dari tahun lalu dimana APBD Rp 3,1 trilun akan menjadi Rp 3,4 triliun. Tetapi dengan kondisi defisit anggaran seperti saat ini, APBD Balikpapan hanya bisa Rp 1,7 triliun. Oleh karenanya inilah yang harus disiasati semaksimal mungkin.

"Pembahasan mulai dari KUA-PPAS di DPRD sendiri kemudian dipanggil seluruh SKPD mungkin yang skala prioritas yang mana. Kemudian dari anggaran yang ada tersebut Rp 1,7 triliun tentunya porsinya harus benar-benar skala prioritas," katanya.

Disebutkan, untuk mendongkrak PAD, potensi terbesar Kota Balikpapan saat ini dari kilang pengolahan minyak yakni sekitar 48 persen.

Tetapi jika kilang pengolahan mengalami maintenance, maka bisa terjadi penurunan. Selain itu, sektor yang sangat potensial lainnya yang belum dikelola dengan baik yakni parkir.

"Parkir ini satu kali parkir Rp 2.000 - Rp 3.000. Sepuluh tempat satu kendaraan sudah Rp 30.000 kali setiap Rp 100.000 ini dikelola dengan maksimal tentunya ini PAD yang bisa support untuk APBD. Nantinya kalau parkir itu potensial parkir sendiri data ini ada di Komisi II, karena ini bisa dimaksimalkan angka tepatnya yang bisa dua kali dari angka target," katanya. (*)