Kelas Menengah Tanggung Saja Pusing Soal Rumah, Bagaimana yang Kalangan Bawah?

Kalau teorinya mau dijabarkan satu per satu, bakal kepanjangan ini tulisan. Awamnya, salah kaprah rumah jadi investasi karena orang sadar harga rumah akan mengikuti kenyataan dan hukum dasar ekonomi, bahwa harga terbentuk dari siklus penawaran dan permintaan. 

Ketika permintaan terus ada sementara pasokan mepet, otomatis harga mahal. Apesnya, yang punya duit beli terus, sementara aslinya sudah punya rumah bagus.

Toh, kalau tak dihuni sendiri—buat variasi tempat pulang lah—bisa disewakan dan jadi pendapatan pasif, pikir golongan ini.

Rentetan berikutnya, pas pengin barang baru atau sial kepepet urusan butuh duit, rumah bisa dijual atau jadi jaminan “sekolah” di pegadaian dan bank. Karena belinya pakai cicilan di bank yang pasang bunga, jualnya juga tak mau rugi dong, minimal impas.

Jadilah siklus pikiran harga rumah pasti naik, rumah bisa jadi investasi, dan seterusnya.

Kalau sudut pandang pertama adalah hitungan duit dan cari untung, mana ada teringat tetangga yang pontang-panting bayar kontrakan 12 meter persegi seumur hidup, boro-boro mereka yang “nyolong-nyolong” tinggal di pinggir kali....

Faktanya, menjadikan rumah sebagai investasi pun bukan sekali dua kali mendatangkan hasil amsyong. Terlebih lagi kalau jualnya atas nama kepepet dan dikejar-kejar kebutuhan mendesak atau strategis. 

Artikel “Cermat dalam Berinvestasi Properti...” di harian Kompas edisi 20 September 2016, misalnya, sedikit banyak menggambarkan kemungkinan tersebut.

Artikel ini menyentil tren “harga naik hari Senin” yang rawan “mempermainkan” ekspektasi pasar, bahasa teknis tentang harapan sekaligus kekhawatiran konsumen yang rentan berdampak pada penentuan harga.

Apakah lalu rencana Pemerintah menaikkan pajak apartemen kosong, kalau benar-benar jadi kebijakan kelak, bisa menurunkan harga rumah di pasaran?

Karena belum terjadi, tak baik berandai-andai. Namun, analogi bisa datang dari peristiwa politik dan kebijakan di tanah seberang, Amerika Serikat.

Judul tulisan The Economist edisi 8 Mei 2015, yaitu “Markets, democracy and economics- The winning formula?”, mungkin bisa jadi inspirasi. Kalau pasar benar-benar tak lagi mampu membeli, harga pasti turun karena pedagang mau jualan.

Masalahnya, selama tak ada terobosan luar biasa mengatasi tantangan kepemilikan rumah kelas menengah ke bawah, permintaan akan selalu ada.

Nah, inspirasi mungkin bisa dibalik lagi barangkali.

Kalau sekian banyak pemilik dan pedagang bersama-sama menawarkan harga bersaing dan masuk akal, ditambah aturan ketat sekaligus berat buat orang-orang kelebihan duit berhobi "menimbun" rumah yang toh tak dihuni sendiri itu diberlakukan, masa harga tidak benar-benar turun dan karenanya kelas menengah tanggung ke bawah bisa beli rumah?

Kok tidak bahas urusan rumah buat orang miskin atau kelas ekonomi bawah? Lah, yang rutin gajian saja masih susah kalau bahas urusan tempat tinggal layak, otomatis enggak sih yang bawah juga jelas lebih pusing lagi tentang ini?

Terus, inspirasi dan solusinya kok banyak berandai-andai dan seperti berharap pada kebaikan pengembang, pedagang, kepala daerah, calon kepala daerah, atau saudara-saudara yang mendapatkan rezeki lebih melimpah? 

Nah, kalau sudah kepikiran poin ini, berarti tiba saatnya lebih kencang mengingatkan pemerintah tentang tugas suci-nya atas kewajiban pemenuhan hak dasar setiap warga negara.... (Palupi Annisa Auliani)