Siang Ini Paripurna Alat Kelengkapan DPRD Provinsi, Muncul Rumor Pemecatan hingga Ancaman Gugat PTUN

Dengan situasi demikian, Rusman menegaskan, tidak akan tinggal diam dengan ancaman dari Fraksi Partai Hanura.

Enam fraksi, kata Rusman, sudah mencoba mengikuti apa yang diinginkan tiga fraksi. Misalnya,mengonsultasikan ke Depdagri dengan hasil surat dari Biro Hukum Kemendagri.

"Saya mengacu pada surat Biro Hukum agar diselesaikan diinternal. Kami sudah sepakat enam fraksi yang sudah melaksanakan tahapan paripurna 27 Maret, sudah sesuai tata tertib.

Makanya besok kita lihat apakah pimpinan mau menggelr paripurna atau tidak? Itu ada konsekuensi melanggar hukum dan akan ada mosi tidak percaya.

Meskipun (mosi tidak percaya tidak diatur dalam tatib DPRD Kaltim)," tutur Rusman.

Ketua Fraksi Partai Hanura, Herwan Susanto, dikonfirmasi Tribun, belum memberikan hak jawabnya, terkait akan mengajukan gugatan jika pimpinan menyetujui dan menandatangani AKD besok.

Dihubungi Tribun melalui ponselnya, belum memberikan jawaban.

Muncul Rumor Pemecatan Ketua DPRD Kaltim

Selain ancaman bakal digugat,  Ketua DPRD Provinsi Kaltim Syahrun, juga terancam dipecat dari Partai Golkar Kaltim.

Jika Syahrun menandatangani pengumuman dan pengesahan Alat Kelengkapan Dewan (AKD), rumornya bakal diberhentikan sebagai Ketua DPRD Kaltim.

Sayangnya, Alung sapaan akrabnya enggan menanggapi rumor tersebut terkait adanya ancaman yang akan diberhentikan ‎dari Partai Golkar Kaltim.

Tidak menutup kemungkinan agenda paripurna besok juga terancam batal.

Sekretaris DPD Partai Golkar Kaltim, Abdul Kadir saat dikonfirmasi Tribun, terkait pengumuman dan pengesahan, hanya mengatakan, masih dalam proses.

Artinya proses paripurna besok, masih dalam tahap negosiasi dan mencari kesepakatan. "Masih dalam proses komunikasi," jawab Kadir, kepada Tribun, Minggu (4/6/2017) malam.

Kadir mempertanyakan, jika ada rumor Ketua DPRD Kaltim akan dipecat dari Partai Golkar Kaltim, apa kesalahannya.