Protes PPDB, Puluhan Orangtua dan Calon Siswa Demo, LSM Serukan Boikot di Tiga Sekolah

Pihaknya meminta DPRD Kalimantan Utara ikut memperjuangkan persoalan ini. Apalagi Kabupaten Nunukan juga termasuk daerah terdepan, terluar dan terpencil.

“Menteri Pendidikan juga harus mengkaji kembali aturan ini. Pengkajian independen harus dilakukan. Kalau tidak kami meminta Presiden mencopot Menteri Pendidikan dan Kebudayan.

Kami meminta Gubernur Kalimantan Utara mencopot Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudyaan,” ujarnya.

Pihaknya mengancam akan melakukan boikot kegiatan belajar mengajar di tiga sekolah, Senin (10/7/2017) mendatang.

“Anak dan orangtua, tanggal 10 jangan dulu ada belajar di sekolah sebelum ada perwakilan provinsi melakukan pertemuan.

Supaya jangan seenaknya memberlakukan aturan di daerah kita. Pak Menteri jangan sembarangan membuat aturan, sementara menginjak Nunukan saja tidak pernah,” ujarnya. (*)