Masukkan Anaknya Sekolah Pakai Surat Miskin, Kapolsek Galang: Ngapain Saya Pikirin Anak Orang Lain
Kapolsek Galang nekat gunakan cara ini agar anaknya bisa masuk ke sekolah favorit tersebut.
lihat foto
Ia berharap kejadian serupa tidak kembali terulang pada seluruh anggota Polri di jajaran Polda Sumut.
Rina menambahkan, tindakan yang dinilai kurang tepat dilakukan Marhalan, butuh penelusuran.
Sebab, institusi atau lembaga, yang mengeluarkan surat miskin untuk Kapolsek Galang.
Ia menilai layak atau tidak seseorang memperoleh surat miskin bukan dilihat dari jabatan, tetapi dari status ekonomi yang bersangkutan.
"Pertama harus kita telusuri dulu siapa yang mengeluarkan surat rekomendasi. Bila layak dapat surat miskin tidak masalah. Tetapi, bila kondisi sebaliknya, patut disayangkan," kata Rina.
Rekomendasi Ombudsman copot lurah
Masih dilansir dari Tribun Medan, Ombudsman RI Perwakilan Sumatera Utara sudah melakukan penelusuran kasus dugaan adanya surat keterangan keluarga miskin kepada keluarga pengusaha event organizer (EO) Yandrinal Amiruddin dan keluarga Kapolsek Galang, AKP Marhalam Napitupulu.
Berdasar penelusuran tersebut, Ombudsman menemukan, yang menjadi biang masalah tersebut adalah tidak becusnya Kepala Dusun XIII Desa Limau Manis, Herman; Kepala Desa Limau Manis, Muhammad Amru; Kepala Lingkungan XIII Kelurahan Cinta Damai, Sariono; dan Lurah Cinta Damai, Ranto Nainggolan.
Karena itu, Kepala Perwakilan Ombudsman RI Sumatera Utara Abyadi Siregar akan meminta Bupati Deliserdang mencopot orang-orang tersebut.
"Mereka-mereka ini harus dicopot. Karena mereka inilah sumber masalah.
Mereka yang seharusnya menjadi pintu depan mengatur administrasi penduduk. Ini malah mereka yang mengacaukannya. Mereka bekerja tidak profesional. Kalau mereka ini sudah curang sampai ke mana pun jadi curang," ujarnya, Rabu (9/8/2017).
Ia juga mengkritisi Dinas Sosial, yang mengeluarkan surat miskin kepada keluarga Yandrial dan keluarga Marhalam.
"Dinas Sosial Kota Medan dan Dinas Sosial Deliserdang juga salah dalam hal ini. Namun, tidak begitu besar salahnya. Pun demikian semua yang terlibat dalam kasus ini harus diberi sanksi.
Nah, untuk dinsos ini, Wali Kota Medan dan Bupati Deliserdang sekiranya melakukan evaluasi dan mencari upaya lain supaya tidak terjadi lagi hal begini," tambahnya.
Wakil Wali Kota Medan Akhyar Nasution, yang ditanya mengenai kasus ini, mengatakan, akan mengusut siapapun yang terlibat mengeluarkan surat miskin bagi keluarga kaya tersebut.
