Sampoerna Foundation Kelola Education Center, Lab dan Asrama Bakal Dikomersialkan

Laporan wartawan Tribun Kaltim, Anjas Pratama

TRIBUNKALTIM.CO, SAMARINDA - Menggandeng pihak ketiga untuk pengoperasionalan dan perekrutan sumber daya manusia (pengelola) Gedung Education Center (EC) saat ini sedang disiapkan Pemprov Kaltim.

Menurut Tri Murti Rahayu, Kepala Biro Humas dan Protokol Setprov Kaltim, ada beberapa pihak yang menyatakan niatnya menjadi pengelola Gedung EC.

Salah satunya Putera Sampoerna Foundation (PSF) menjadi yang paling utama untuk dipilih pemprov.

"Sebenarnya ada beberapa, seperti dari Australia dan Turki. Tetapi PSF dipilih karena janji, Education Center akan dibuat setara dengan lembaga pendidikan yang mereka miliki. Kan mereka (PSF) memiliki yayasan (pendidikan). Ada pula hitung-hitungan berapa besar PAD yang bisa dihasilkan dari kepengelolaan EC, yang ikut disampaikan PSF. Hitungannya tak bisa kami sampaikan, karena jika dipublish bisa ketahuan dengan kompetitor," kata Tri Murti.

Saat ini, Pemprov Kaltim masih melakukan penghitungan aset di Education Center, sebagai bahan pertimbangan untuk disepakatinya pengelolaan gedung tersebut.

"Kami akan hitung, berapa total aset yang ada. Penandatanganan MoU akan kami lakukan secepatnya. Ada dua hal yang dijanjikan pihak PSF. Pertama, dalam waktu dua tahun bisa mempersiapkan SDM dari putra daerah untuk bisa mengelola EC. Sifatnya nanti BLUD (Badan Layanan Usaha Daerah) . Tujuannya agar bisa masuk PAD dari EC," ujar Tri Murti.

Baca: Parah, Tak Hanya Bendera Terbalik, Inilah 5 Ulah Malaysia yang Bikin Geram Orang Indonesia

Baca: Timnas Indonesia Vs Vietnam, Jangan Lewatkan Jadwal Siaran Malam Ini!

Baca: Sudah Punya Pasangan Masih Melirik Wanita Lain, Beginikah Naluri Primitif Pria?

Baca: Muncul Grup Poligami Rahasia di Facebook, Isi Postingannya Sungguh Mencengangkan

Baca: Nyesek, Dipoligami Istri Opick Merasa Dijebak. Ia Menyindir Keras Sahabat, Eh, Madunya Itu

Selain itu, PSF juga menjanjikan mengomersilkan fasilitas di EC, seperti lab, serta asrama yang ada.

Mereka juga akan kembangkan pendidikan jarak jauh.

Jadi, dengan peralatan yang ada, diharapkan bisa menjadi pusat pendidikan dan pendapatan daerah.

Selama waktu 2 tahun tersebut, juga akan dimulai pemilihan pengelola di EC, yang bekerjasama dengan PSF.

Lelang jabatan ini akan dilakukan secara tersebut.

"Direktunya, biddingnya secara terbuka. Selain direktur, ada pula 4 direktur lainnya yang disiapkan. Itu konsep yang diusulkan. Jadi, lepas 2 tahun, sudah akan ada pengelola di EC. Target operasional di 2018," katanya.

Apa saja tawar-tawaran Pemprov kepada PSF, juga dijelaskan.

Hal ini karena PSF adalah perusahaan besar, yang juga pasti memperhitungkan untung rugi, sebelum memutuskan bekerja sama.

"Mereka (PSF) pasti juga dapat benefit dari pembagian hasil dari pendidikan tersebut. Hal ini masih dibicarakan. Nantinya sekolah membayar ketika menggunakan fasilitas di EC. Pak Gubernur inginkan ada kerjasama kepada SMA/ SMK yang tak punya alat. Poltek saja tak ada," katanya.

Kendala Listrik
Khusus kendala listrik juga ikut akan dibicarakan.

Sebagai informasi, dalam APBD-P 2017, Disdik Kaltim mengajukan dana Rp 1,4 miliar untuk listrik di EC.

Tetapi, ada kemungkinan pula listrik di EC akan disiapkan secara mandiri oleh PSF.

"Jika PSF sudah MoU sebelum adanya listrik pak Gubernur, inginnya mereka yang mengadakan listrik di EC. Tetapi, jika hingga dilakukannya MoU listrik masih di handle pemerintah, maka pemerintah yang siapkan. Ini yan sedang kami bicarakan dengan pihak PSF," katanya.

Persoalan listrik di EC Samarinda sebenarnya sudah dianggarkan sejak tahun lalu.

Saat itu, Disdik Kaltim menanggarkan Rp 558 juta di APBD 2016. Tetapi, anggaran yang telah disiapkan, harus menjadi Silpa, akibat beberapa persoalan.

"Listrik ini juga sebenarnya sudah dianggarkan 2016. Tetapi, saat itu, daya listrik PLN Samarinda tak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan listrik di EC. Sempat jadi Silpa," ucap Tri Murti Rahayu.

Adanya informasi tak cukupnya daya listrik dari PLN Samarinda membuat Disdik tahun berikutnya, 2017, tidak lakukan penganggaran untuk listrik EC.

Namun, di tengah perjalanan, PLN Samarinda kemudian surplus daya listrik.

"Kembali dianggarkan di APBD-P 2017. Jumlahnya RP 1,4 miliar. Tetapi, ini masih dibicarakan. Apakah pemerintah yang persiapkan listrik, ataupun pihak ketiga yang persiapkan," katanya.

Disebut Yusuf, Kepala pengelola sementara Gedung EC, kebutuhan listrik mencapai 555 kVA.

Dengan daya tersebut, bisa menerangi seluruh bangunan yang ada di EC.

"Besarannya segitu. PLN Samarinda sudah siap, tinggal kami menunggu kepastian dana dari pemerintah melalui APBD-P 2017," ujarnya.

Saat ini, sebagai penerangan sementara, EC menggunakan listrik voucher. Biaya Rp 5 juta/ bulan disiapkan Disdik untuk listrik voucher tersebut. (*)