Setelah 44 Tahun, Indonesia Bakal Kuasai 51% Saham Freeport, Tapi Kenapa Operatornya Tetap AS?

"Ini melanggar Undang-Undang Minerba. Karena dalam UU dinyatakan mineral adalah kekayaan negara dan baru bisa menjadi milik penambang setelah kewajiban kepada pemerintah dipenuhi yaitu royalti dan pajak," tandasnya.

Saham freeport Anjlok 5 Persen

 Saham Freeport-McMoRan Inc di bursa New York sempat tersungkur 5,7% pada perdagangan Selasa (29/8), setelah perusahaan tambang dan emas ini mengatakan, telah mencapai kesepahaman dengan pemerintah Indonesia yang selama ini diwarnai sengketa perebutan tambang.

Freeport yang berkantor pusat di Phoenix sempat menyentuh US$ 14,46 per saham setelah mengatakan, pemerintah Indonesia sudah mengizinkan perusahaan tambang dan emas ini beroperasi di Indonesia sampai 2041.

Perusahaan juga sudah sepakat untuk mendivestasi 41,64% saham PT Freeport Indonesia agar pemerintah dapat mengempit 51% saham anak usahanya ini, selain menyelesaikan pembangunan smelter dalam lima tahun hingga 2022, dan melanjutkan investasi sampai US$ 20 miliar sampai tahun 2031.

"Sulit rasanya percaya bahwa pemerintah (Indonesia) akan membayar harga adil untuk Freeport," kata Jeremy Sussman, analis Clarksons Platou Securities Inc, dikutip Bloomberg. Dia mengatakan, rencana investasi Freeport US$ 17 miliar - US$ 20 miliar di Indonsia juga jauh lebih tinggi daripada yang diperkirakan pasar, meski dia melihat Freeport masih nyaman berinvestasi jangka panjang di Indonesia.

Chief Executive Officer  (CEO) Freeport McMoran Richard Adkerson mengatakan, kesepakatan ini membawa keuntungan positif bagi seluruh pemegang saham. "Kami akan menyelesaikan dokumentasi perjanjian ini secepat mungkin di tahun 2017," katanya.

Freeport saat ini memiliki 81,28% saham PTFI dan 9,36% kepemilikan tak langsung. Sedangkan pemerintah Indonesia hanya memiliki 9,36%. 

Harga Freeport kembali memantul ke atas, dan tercatat terkoreksi 1,9% menjadi US$ 15,21 per saham pada penutupan. 

Sejatinya, tak semua analis pesimis dengan kesepahaman Freeport dan Indonesia. Helen Lau, analis Argonaut Securities Asia Pty di Hong Kong mengatakan, masih terlalu dini menilai harga wajar transfer saham pada kesepakatan Freeport tersebut. 

"Freeport tahu tambang ini dengan baik dan seharusnya memang mengerti bahwa bisa menjaga beban operasional rendah dalam jangka panjang. Pada akhirnya, ini akan menjadi keuntungan bagi Freeport setelah kesepakatan ini, dan peluang keuntungan dalam 20 tahun ke depan," katanya, dikutip Bloomberg.  

Sejatinya, masih ada tarik menarik antara pemerintah Indonesia dan Freeport. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Ignasius Jonan bersikeras, Freeport menyelesaikan seluruh kewajibannya, mulai dari beroperasi di bawah Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK), bukan kontrak karya, pembangunansmelter, dan divestasi. Barulah setelah sepakat, Freeport akan mendapatkan haknya yaitu perpanjangan operasi sampai 2041, seperti tercantum dalam IUPK.

Sedangkan versi CEO Adkerson, Freeport sudah setuju divestasi dan membangun smelter, serta ada perpanjangan operasi, di tambah kepastian jaminan fiskal dan hukum. Semua ini adalah satu paket. Jika disetujui, barulah Freeport akan menyusun permohonan IUPK.(Kontan.co/Pratama Guitarra/Sanny Cicilia)