Edisi Cetak Tribun Kaltim
Kelola Bus dan Jargas tak Cari Untung, Perusda Siap Garap Kawasan Industri Kariangau
Kondisi ekonomi yang sulit, perusda dituntut bertahan melakukan program kerja, menyelenggarakan penyediaan fasilitas publik.
Penulis: tribunkaltim | Editor: Januar Alamijaya
TRIBUNKALTIM.CO - Urat nadi Perusahaan Daerah (Perusda) Kota Balikpapan masih berdenyut di tengah anggaran daerah yang menyusut dan pergerakan ekonomi redup.
Kondisi ekonomi yang sulit, perusda dituntut bertahan melakukan program kerja, menyelenggarakan penyediaan fasilitas publik.
"Kami menjalankan usaha yang tidak berorientasi bisnis, meskpun ada juga yang orientasinya bisnis," kata Direktur Perusda Balikpapan Purbawijaya saat ditemui di ruang kerjanya, Kamis (4/9).
Baca: Pelapor Sebut Sentimen SARA Jonru Sudah Akut
Perusda yang sekarang mengelola usaha untuk pelayanan publik, antara lain bus sekolah dan jaringan gas.
Kedua jenis usaha ini tidak terlalu menguntungkan namun tetap dipertahankan untuk pelayanan kepada masyarakat.
Contoh penyediaan bus sekolah bagi pelajar hanya dipungut biaya Rp 2 ribu per sekali naik. Biaya ini dianggap murah, tidak mungkin bisa dikatakan mengambil banyak untung.
Baca: Novel Buka-bukaan, Sebut Dirdik KPK Sering Halangi Penyidikan Anggota Polisi yang Tersangkut Korupsi
Pengadaan bus sekolah tujuannya bukan mencari keuntungan yang kemudian menambah pendapatan asli daerah.
Bus disediakan untuk kemudahan bagi para pelajar yang jauh dari rumahnya ke sekolah. Siswa mendapat layanan yang murah tetapi aman dan nyaman. "Terhindar dari malapetaka, bisa tepat waktu. Mengurangi jumlah kendaraan bermotor di jalan," tuturnya.
Suguhan bus sekolah tentu saja ini akan memberi kemudahan bagi para orangtua siswa.
"Kita berpikir bagaimana fasilitas ini bisa terpenuhi di masyarakat. Bisa berjalan melayani warga. Orang menggangap operasional bus sekolah ini jadi cikal bakal mencari uang banyak buat daerah. Tidak (bisa) begitu," ujar Purba.
Sampai sekarang bus sekolah ini bisa bertahan dengan mengandalkan tenaga supir dan kondektur sebanyak 20 orang dengan memberikan upah minimum regional.
Baca: Ingin Tahu Pengumuman CPNS Kemenkumham? Cek di Sini
"Alhamdulillah berjalan. Fasilitas publik ini mesti disediakan," tegasnya.
Mengenai jaringan gas (Jargas), perusda pun merasa tidak bisa mengambil banyak untung.
Persoalannya kehadiran jargas ke rumah-rumah warga pemukiman penduduk kelas menengah dan menengah ke bawah bertujuan untuk memberi kenyamanan warga bertempat tinggal di Balikpapan.
Penetapan harga jargas bisa dibilang harga hemat terjangkau. Keuntungan dari pengelolaan jargas diputar untuk biaya operasional dan gaji pegawai. Yang dipikirkan bukan lagi keuntungan maksimal namun bagaimana caranya program jargas ini bisa berjalan layani warga masyarakat.
"Kita kalau berpikir profit pastinya (jargas) tidak jalan. Bayangkan saja dalam sebulan harga yang ditetapkan hanya 30 ribu saja, buat mereka yang pakai jargas. Mau mengambil untung besar darimana, tidak mungkin," ungkapnya.
Baca: Ngakak, Raisa Ucap Terima Kasih pada Cuitan Pertama Setelah Nikah, Netter: Gimana Malam Pertama?
Pemerintah kota sekarang terbentur dengan pola rasionalisasi anggaran. Sebanyak 40 persen untuk belanja pegawai sisanya satu di antaranya untuk pelayanan publik seperti rumah sakit, pasar dan bus sekolah.
Kalau yang jargas masih ada untung tapi tidak terlalu besar, masih bisa menutupi untuk pelayanan, tidak sampai meminta anggaran dari APBD.
"Bisnis yang digabung dengan masyarakat kurang mampu pasti tidak akan ketemu. Faktanya memang ada fasilitas umum yang mesti dipelihara, mesti harus berjalan. Tidak bisa tidak," ujarnya.
Sekarang, logika dia, bila sebuah pelayanan publik mampu mendorong keuntungan sebesar-besarnya secara ekonomi, pastinya sudah lama akan ada pihak swasta bersemangat masuk ikut mengelolanya.
Lirik Bisnis KIK
Orientasi bisnis murni, perusda akan melangsungkan penggarapan Kawasan Industri dan Pergudangan di Pelabuhan Kariangau. Sampai sekarang sudah masuk aspek legal dan penjajakan bersama Pelindo di Kota Makassar.
Direktur Perusda Purbawijaya, kepada Tribun, yang menjelaskan, perencanaan sudah matang akan menggarap kawasan industri dan pergudangan melalui Kemudahan Investasi Langsung Kontruksi (KLIK).
"Tahun depan kita mulai. Nanti ada macam-macam disana. Ada depo kontainer, pengelolaan kawasan industri, sediakan pergudangan. Kami libatkan Pelindo juga," ungkapnya.
Kawasan yang tersedia, sudah ada 133 hektare. Kajian matang telah dilakukan. Secara analisis dan optimisme, bidang usaha ini akan memberikan peningkatan bagi pendapatan asli daerah (PAD). Kebalikan dengan jargas, orientasi bukan murni bisnis tetapi lebih kepada penyediaan pelayanan publik yang harus berjalan demi kenyamanan warga.
"Kita operator saja di jargas. Kita di sini tidak ada untung. Kita mau naikkan harga jargas susah, tidak bisa mengambil untung banyak. Yang kami pikirkan harus jalan saja, setidaknya kita tidak membebani APBD," ungkapnya.
Baca: Ini Kata Umat Budha Aceh Soal Ashin Wirathu, Pembenci Rohingya, Dalang Gerakan Anti-Islam di Myanmar
Diharapkan pengembangan arah bisnis perusda ke pengembangan KIK akan memberi angin segar bagi geliat usaha Perusda. Intinya, sekarang Perusda berusaha memberikan kemudahan cepat dan ruang leluasa yang luas bagi investor. "Banyak yang investasi, tidak masalah kalau APBD kita kecil. Investasi sudah banyak akan banyak terserap tenaga kerja, roda ekonomi berjalan," katanya.
Dirinya bisa menjamin, pengadaan Kawasan Kariangau tidak akan menggerogoti pembiayaan dari APBD. Kalau pun nanti ada harta dari pemerintah kota bentuknya berupa harta tidak bergerak, bukan dalam uang tunai.
Kurang Pengawasan
Wakil DPRD Kota Balikpapan Thohari Aziz menilai hingga saat ini fungsi pengawasan dewan terhadap Perusda Balikpapan masih terlalu longgar. Pengawasan yang longgar ini mengakibatkan kinerja perusda belum maksimal.
Sebagai solusinya, progress kinerja perusda per semester harus segera dilaporkan kepada DPRD untuk dipelajari dan dievaluasi.
Selain itu juga harus ada program business plan sebagai penentuan target yang akan dicapai perusda.
Saat dikonfirmasi terkait kontribusi perusda terhadap PAD untuk APBD 2018, Thohari menyatakan, saat ini masih menunggu laporan keuangan dari pendapatan lain-lain.
Sementara itu untuk kontribusi perusda untuk APBD 2017, Dewan menyatakan keterlibatan keuntungan perusda masih minim.
Disebutkan, untuk memperbaiki kinerja peruda, selain pengawasan harus ada business plan perusda yang memuat visi dan misi perusda. Menurutnya, sebagai sebuah perusahaan maka perusda harus memiliki rencana bisnis baik jangka pendek maupun jangka panjang.
Baca: Rachmat Irianto, si Ganteng yang Terpilih Jadi Kapten Timnas Sepakbola U-19 di Piala AFF 2017
Saat dikonfirmasi apakah perusda membebani APBD untuk menambah modal, pihaknya menyebut untuk mengetahuinya harus melihat laporan keuangan dan neraca perusda seperti apa.
Sementara itu, Ketua DPRD Abdulloh mengungkapkan pihaknya perlu melihat data yang ada. Dewan juga akan melakukan rapat dengar pendapat bersama Perusda, Dispenda dan seluruh OPD penghasil PAD untuk menngetahui kendala dan permasalahan yang dihadapi.
"Kami akan melakukan RDP dengan perusda, dipenda dan seluruh dinas penghasil PAD. Kalau kinerjanya nanti kita lihat, tunggu RDP dulu, saya akan sampaikan by data," katanya. (ilo/ald)