DPRD Sebut Ada Dugaan Pungli di Tol Laut Sebatik, Pengelola Sebut Merasa Ditekan

"Menurut saya tidak ada pungli. Karena ini kan kesepakatan? Umpamanya Bapak ini ada barang, Bapak bisa angkatkan? Ok. Sekarang apa mau dikatakan pungli?" katanya..

Dia mengaku mengarahkan pihak pengelola bongkar muat barang untuk mencari pendekatan tarif ke pelabuhan terdekat. Ditegasnya, pihaknya tidak punya wewenang untuk menentukan besarnya tarif bongkar muat barang.

Secara prosedural, setiap ada kapal yang melakukan kegiatan bongkar muat di Pelabuhan Sungai Pancang, agen yang ditunjuk memberitahukan kedatangan. Dalam pemberitahuan itu mencantumkan nama kapal dengan muatannya.

Syamsul mengaku pernah diundang DPRD Nunukan membicarakan persoalan tarif bongkar muat. "Saya bertanya juga, saya diundang ke DPRD ini sebagai apa? Kalau mau menyelesaikan masalah berarti Bapak mendengarkan keterangan dari saya" ujarnya.

Baca: Amien Rais Sebut Rezim Jokowi Terlalu Terlambat dan Hanya Pencitraan

Syamsul heran karena saat pertemuan, justru dia ditekan dengan berbagai pernyataan anggota DPRD Nunukan bahwa dirinya melakukan pungli dan monopoli. "Dia bilang punglilah, bilang monopoli. Itu salah! Berarti kau berpihak, bukan menyelesaikan masalah malah menambah," tandasnya.

Juniansyah menambahkan, pengelola bongkar muat barang tol laut memberikan kontribusi ke kas negara 1 persen dari penghasilannya. Syamsul juga mengakui, selama ini selalu membayar kontribusi 1 persen dari tarif pembongkaran barang di pelabuhan. (*)