Massa Kepung Kantor YLBHI, Isu PKI Digunakan untuk Untungkan Pihak Tertentu
Tidak sedikit masyarakat yang terpengaruh dengan isu tersebut dan melakukan penolakan keras.
lihat foto
TRIBUNKALTIM.CO, JAKARTA - Ketua Setara Institute Hendardi menganggap upaya pengungkapan sejarah atas peristiwa 1965 kerap digunakan pihak tertentu untuk menggiringng isu kebangkitan Partai Komunis Indonesia (PKI).
Tidak sedikit masyarakat yang terpengaruh dengan isu tersebut dan melakukan penolakan keras.
Salah satu contohnya yakni bentrokan yang terjadi di depan kantor YLBHI, Jakarta Pusat, Minggu (17/9/2017) malam.
"Masyarakat mesti sadar dan memahami bahwa isu kebangkitan PKI adalah cara untuk memecah belah warga dan hanya menguntungkan pihak-pihak yang menggerakkannya," ujar Hendardi dalam siaran pers, Senin (18/9/2017).
Hendardi mengatakan, pada peristiwa di YLBHI, terlihat jelas bahwa massa yang menyerang merupakan kelompok intoleran yang selama ini menebar teror atas keamanan dan ketertiban masyarakat.
Baca: INFO CPNS 2017 - Dahsyat! Pelamar di Kaltara Sudah Tembus 10 Ribu Akun
Baca: Selesai Dibangun, PLTS Bantuan Kementerian PDT tak Berfungsi
Baca: PT PLN tak Jamin Pemadaman di Luar Jadwal
Baca: Tuding Istri Aparat Terlibat Narkoba, Polisi Buru Akun Geram Kaltara
Baca: Ketua Umum PP Kecewa Gubernur Awang tak Hadir
Baca: Presidium Krayan Ikut Menghadap DPD RI, Ini yang akan Disampaikan Tommy Harun
Baca: Hati-hati Oli Tumpah di Jalan MT Haryono, Banyak Motor Tergelincir
Baca: Stadion Sempaja Samarinda Mendadak Berwarna Loreng Oranye Hitam
Baca: Revisi RTRW Sementara Distop, Proyek-proyek Besar di Kaltara Terancam Menggantung
Polri, kata dia, harus menyadari bahwa tindakan persekusi tersebut merupakan gerakan by design yang ditujukan untuk tujuan politik dan menciptakan instabilitas politik dan keamanan.
Secara de jure, paham komunisme telah dilarang berkembang. Secara de facto, kata Hendardi, gerakan ini tidaklah nyata.
"Dengan demikian, kebangkitan PKI adalah illusi tetapi terus dikapitalisasi sebagai alat politik penundukkan," kata Hendardi.
Ia meyakini ada auktor intelektual yang mengendalikan mereka.
Oleh karena itu, kepolisian diminta tak berhenti hanya mengamankan beberapa aktor di lapangan saja.
"Tetapi harus mencari auktor intelektual di balik peristiwa itu," kata Hendardi.
Kapolda Metro Jaya Irjen Idham Aziz sebelumnya mengatakan bahwa massa aksi termakan informasi hoax.
Hendardi meminta polisi juga mencari oknum yang menyebarkan informasi hoaks tersebut.
"Indikasi keterlibatan individu dan organisasi jelas bisa ditelusuri dari hoaks yang selama ini diproduksi dan disebarluaskan, yang pada intinya bertujuan melemahkan kepemimpinan Jokowi," kata Hendardi.
"Polri juga tidak boleh lagi berkompromi pada kelompok yang mengklaim anti-PKI yang melakukan banyak praktik persekusi dalam tiga tahun terakhir," lanjut dia. (Kompas.com/Ambaranie Nadia Kemala Movanita)
