Korupsi KTP Elektronik
Putusan Praperadilan Setya Novanto Bisa Jadi 'Senjata' Pansus Angket KPK
Peneliti Hukum Indonesia Corruption Watch (ICW), Lalola Easter, mengaku khawatir dengan putusan sidang praperadilan Ketua DPR RI, Setya Novanto.
TRIBUNNEWS/IRWAN RISMAWAN
Hakim tunggal Cepi Iskandar memimpin sidang putusan praperadilan Setya Novanto terhadap KPK terkait status tersangka atas kasus dugaan korupsi KTP elektronik di Pengadian Negeri Jakarta Selatan, Jumat (29/9/2017). Hakim tunggal Cepi Iskandar mengabulkan permohonan praperadilan Setya Novanto dan memutuskan penetapan tersangkanya oleh KPK dianggap tidak sah.
Selain itu, Novanto diduga telah mengondisikan pemenang lelang dalam proyek E-KTP. Bersama pengusaha Andi Agustinus alias Andi Narogong, Novanto diduga ikut menyebabkan kerugian negara Rp 2,3 triliun.
Pihak Novanto sebelumnya meminta KPK mengentikan sementara penyidikan hingga ada putusan praperadilan.
Novanto dua kali tak memenuhi panggilan pemeriksaan sebagai tersangka lantaran dirawat di rumah sakit.(Moh. Nadlir)
Berita ini sudah dimuat di kompas.com dengan judul: Putusan Praperadilan Dikhawatirkan Jadi "Senjata" Pansus Angket KPK
Halaman 2 dari 2