DAK Batal Dikucurkan karena Tidak Ada SPPD, Pejabat Disarankan Komunikasi Via Telepon
Rinciannya, DAK fisik sebesar Rp 72,9 miliar yang terdiri dari DAK reguler 25,5 miliar dan DAK penugasan Rp 47,5 miliar.
Penulis: Doan E Pardede |
lihat foto
Laporan Wartawan Tribunkaltim.co, Doan Pardede
TRIBUNKALTIM.CO, TANJUNG SELOR - Realisasi pelaksanaan anggaran dari APBN melalui Dana Alokasi Khusus (DAK) tahun 2017 di Kabupaten Bulungan, masih kurang menggembirakan.
Hal ini terungkap dalam Rapat Kordinasi dan Pengendalian (Rakordal) Pelaksanaan Program Kegiatan Pembangunan Daerah Tahun Anggaran 2017 di kantor Bupati Bulungan, Jalan Jelarai, Tanjung Selor, Senin (2/9/2017).
Sesuai paparan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Bulungan, secara keseluruhan, Dana Alokasi Khusus (DAK) Tahun Anggaran 2017 yang diterima Kabupaten Bulungan sebesar Rp.129,5 miliar.
Rinciannya, DAK fisik sebesar Rp 72,9 miliar yang terdiri dari DAK reguler 25,5 miliar dan DAK penugasan Rp 47,5 miliar.
Sementara DAK non fisik sebesar Rp 56,5 miliar.
Realisasi hingga Triwulan III, untuk DAK reguler sebesar 25,54 persen, DAK penugasan sebesar 24,52 persen dan DAK non fisik sebesar 18,99 persen.
Satu yang sangat disayangkan dalam Rakordal tersebut adalah adanya proyek DAK yang batal dilaksanakan karena Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang bersangkutan enggan datang ke Kementerian/Lembaga terkait, untuk melakukan konfirmasi atas usulan yang sudah disampaikan.
Alasan yang disampaikan OPD seputar ketidakhadiran tersebut juga kurang mengenakkan, yakni tidak adanya anggaran untuk Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD).
Baca: Mahasiswa Pelajari Sejarah Mulawarman untuk Motif Batik Unmul
Baca: Pria Ini Rela Tukaran Pakai Sepatu Hak Tinggi Demi sang Kekasih, Netter: Boyfriend Goals Banget!
Baca: 60 Persen Pemilih Telah Berikan Suara Jajak Pendapat soal Pernikahan Sejenis di Australia
Baca: Sindir Panglima TNI: Ngajak Nobar G30S PKI Sudah 5 Watt Matanya, ASN Bima Alami Ini
Baca: Putri Titi DJ Stephanie Poetri, Menggemaskan Saat Kecil, Sekarang Wajahnya Mengalihkan Dunia
Ketua DPRD Kabupaten Bulungan Syarwani di ruangannya, Selasa (3/10/2017) mengaku sangat menyayangkan batalnya proyek DAK dikucurkan ke Kabupaten Bulungan.
Pertama, kata Syarwani, bantuan APBN tersebut tentunya akan meringankan beban APBD Kabupaten Bulungan.
Kedua, bukan tidak mungkin proyek DAK tersebut memang sangat dibutuhkan masyarakat.
"Ini sangat disayangkan," sesalnya.
Terkait keterbatasan anggaran untuk SPPD, menurutnya bukan alasan dan terkesan menyelekan DAK.
Mengingat perannya cukup penting, SPPD untuk DAK harusnya bisa jadi prioritas di OPD yang bersangkutan.
"Kalau karena SPPD, saya rasa kesannya terlalu sepele ya," ujarnya.
Bahkan jika sangat tidak mungkin dialokasikan, pejabat terkait sebenarnya masih bisa menjalin komunikasi secara tidak langsung.
"Kalau nggak bisa ke sana secara fisik, kan bisa via telepon," imbuhnya.
Syarwani mengakui, DAK ini memang harus terus dikawal.
Pasalnya, untuk mendapatkannya, Kabupaten Bulungan harus bersaing dengan ratusan daerah lain yang ada di Indonesia.
Salah satu bentuk menunjukkan keseriusan untuk mendapatkan DAK tersebut adalah intens menjalin komunikasi dengan Kementerian/Lembaga terkait.
"Anggaran-anggaran pusat itu memang harus terus dikawal, pendekatan-pendekatan, koordinasi," ujarnya. (*)
