Tiga Tahun ke Depan Semua Aset Pemkab PPU Wajib Sertipikat

PENAJAM, TRIBUN- Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) menargetkan kepada Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU), agar tiga tahun mendatang seluruh aset lahan milik pemerintah daerah sudah bersertifikat.

Staf Ahli Menteri ATR/BPN, Bahrusyah saat mendampingi anggota Komisi II DPR RI Hetifah Sjaifudin dalam pertemuan dengan Sekda, Tohar, Selasa (7/11) mengatakan, selama ini banyak daerah yang kurang memperhatikan untuk sertifikasi lahan milik pemerintah daerah.

Ia mengatakan, alasan belum melakukan sertifikasi lahan apakah karena kurang pengetahuan atau kesibukan sehingga tidak memiliki waktu untuk sertifikasi lahan pemerintah daerah.

“Tapi saya minta agar tiga tahun mendatang seluruh aset lahan pemerintah PPU sudah harus sertifikat,” jelasnya. Bahkan ia meminta kepada Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) PPU untuk membantu menyelesaikan sertifikasi lahan pemerintah daerah.

Baca: Pemkab PPU Terus Cari Aset, Ternyata Ini yang Ditemukannya di Balikpapan

Baca: 100 Anggota Pramuka PPU akan Mengikuti Napak Tilas Perjuangan Selama Dua hari Dua Malam

Baca: Ketua DPC PDI PPU Mundur dari Pencalonan Bupati Pilkada 2018

Mengenai lahan yang belum memiliki bukti kepemilikan seperti segel, Bahrusyah mengatakan tidak menjadi masalah tinggal bupati membuat surat pernyataan bahwa lahan tersebut tidak menjadi sengketa dengan pihak lain. Dengan surat pernyataan itu cukup untuk diajukan lahan tersebut untuk diterbitkan sertifikat.

Untuk menyelesaikan target itu, ia menyarankan kepada pemerintah daerah untuk menitipkan pegawai yang bisa membantu di Kantor BPN. Bahkan pihaknya siap memfasilitasi bila ada tenaga di PPU untuk di sekolahkan di sekolah petanahan.

Selain itu lanjutnya, ia juga berharap agar seluruh lahan rumah ibadah seperti masjid, musalla dan gereja agar juga bisa disertifikatkan.

“Untuk sertifikasi lahan rumah ibadah termasuk makam bisa bekerja sama dengan Kemenag. Saya harapkan bisa rampung tiga tahun mendatang,” ucapnya.

Bukan hanya itu, ia juga meminta kepada Pemkab PPU agar menunjuk salah satu desa lengkap. Desa lengkap ini seluruh lahan masyarakat sudah memiliki sertifikat. Bila ini bisa diwujudkan maka Pemkab PPU bisa menerima penghargaan dari Kementerian ATR/BPN.

Baca: Disdukcapil PPU Serahkan 1.500 KTP- El kepada Warga Babulu dan Waru

Baca: Calon Perseorangan Pilkada PPU Minimal Serahkan 11.829 Surat Dukungan

Baca: 3 Tahun, Seluruh Lahan Pemkab PPU Harus Punya Sertifikat