TNI dan Polri Berhasil Bebaskan 357 Warga Papua, Rentetan Tembakan Warnai Proses Penyelamatan!

Baca: Sampaikan Duka Cita, Kapolri juga Beri Kenaikan Pangkat Polisi yang Tewas Tertembak di Papua

Meski begitu, dia berpesan agar tindakan yang dilakukan oleh petugas sebisa mungkin meminimalkan jatuhnya korban, baik dari warga masyarakat yang disandera, KKB, maupun petugas Polri dan TNI.

"Kadang jatuhnya korban tidak bisa dihindari, namanya operasi penegakkan hukum. Operasi bersenjata lawan bersenjata itu rentan ada korban," katanya.

Sempat Ditembaki
Negosiasi dengan para penyandera warga Desa Binti dan Desa Kimbley, Tembagapura, Mimika, Papua, tidak berlangsung lancar menurut Pangdam Cendrawasih, Mayjen TNI George Elnadus Supit.

Saat dihubungi Tribun, ia menyebut setelah proses negosiasi menemui jalan buntu, akhirnya diputuskan untuk menggelar operasi pembebasan sandera, oleh aparat gabungan TNI - Polri.

"Negosiasi menemui jalan buntu, sehingga kita lakukan operasi penyelamatan," ujarnya.

Kepala Penerangan Kodam Cendrawasih, Kolonel Muhammad Aidi, saat dihubungi terpisah, menyebutkan bahwa pada pukul 13.45 WIT seluruh sandera yang berjumlah 335 orang, berhasil diselamatkan.

Saat rombongan Pangdam Cendrawasih dan Kapolda Papua Irjen Pol Boy Rafli Amar, meninggalkan lokasi penyanderaan usai para sandera dievakuasi, rombongan sempat ditembaki oleh anggota KKB dari kawasan perbuktian.

Baca: Papua Memanas, Brimob Kaltim Kirim 2 Kompi Pasukan

"Tertahannya Pangdam dan Kapolda karena pada saat evakuasi terjadi aksi tembakan," ujarnya.

Mediasi
Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) menegaskan mediasi antara aparat Polri dan TNI dengan kelompok kriminal bersenjata (KKB) bukan hanya persoalan sepakat atau tidak.

Jika nantinya mediasi tersebut dapat direalisasikan, Komnas HAM mengatakan alasan gencatan harus dilakukan semua pihak adalah jaminan perlindungan warga sipil.

"Pertegas saja, yang paling penting di sini kami salah satunya adalah gencatan senjata itu sebagai prasyarat. Agar ada jaminan warga sipil itu dijaga rasa keamanannya dan kebutuhan pokok bisa tersalurkan dengan baik, konsentrasi kami di situ," ujar Komisioner Komnas HAM, Munafrizal Manan.

Menurut Munafrizal, hasil sebuah mediasi tidak hanya menemukan kesepakatan atau ketidaksepakatan.

"Tapi yang paling penting adalah masyarakat sipilnya ada rasa aman dan kebutuhan pokoknya tersalurkan dengan baik," kata Munafrizal. (Tribunnews/fah/rek/wly)