Penugasan BBM Satu Harga Bikin Pertamina Diduga Kehilangan Rp 19 Triliun, Begini Reaksi Parlemen
Menurut dia, Pertamina sebagai BUMN perminyakan merupakan tulang punggung pendapatan negara.
TRIBUNKALTIM.CO - PT Pertamina (Persero) harusnya bersikap profesional karena mengaku telah mengalami kehilangan pendapatan sebesar Rp 19 triliun dalam kurun waktu Januari hingga September 2017.
Pertamina, kata Anggota Komisi VI DPR Ihsan Yunus, semestinya fokus karena mereka harus bisa jadi agent development.
"Pertamina sebagai BUMN yang menurut saya paling strategis dan menopang perekonomian kita. Harusnya bekerja profesional," ujar Ihsan di Jakarta, Selasa (22/11/2017).
Menurut dia, Pertamina sebagai BUMN perminyakan merupakan tulang punggung pendapatan negara.
Politikus PDI Perjuangan ini juga tidak menerima alasan yang diungkapkan oleh Pertamina terkait penyebab kerugian tersebut.
Ihsan menilai ada kelalaian dalam pengelolaan Pertamina sehingga menyebabkan kerugian terjadi.
"Jika sistemnya yang salah kita harus perbaiki dan kalau direksinya yang salah kita harus ganti. Termasuk posisi dirutnya," tegas Ihsan.
Sebelumnya, manajemen Pertamina di bawah Elia Massa Manik mengklaim penugasan BBM satu harga dari pemerintah memberatkan keuangan perusahaan plat merah.
Namun, hal itu dibantah oleh anggota Komisi VI DPR Eni Maulani Saragih.
Baca juga:
Digadang Bakal Pimpin Golkar Gantikan Novanto, Begini Jawaban Titiek Soeharto
Alumni 212 Undang Anies-Sandi Saat Reuni Akbar di Monas
Waduh, Ada Rambut Misterius Ditemukan Polisi Dalam Mobil Setya Novanto
Setya Novanto Curhat ke Fahri Hamzah, Katanya Ia Pernah Bertemu Presiden Bahas Kasus E-KTP
Anggaran untuk Tim Gubernur Rp 28 Miliar, Ini yang Diungkapkan Anggota DPRD DKI Jakarta
Jagoan Banget, Mirip Film Hollywood! Sambil Gendong Anak, Polisi Ini Tembak Mati 2 Perampok
"Rp 19 triliun ini apakah karena beban penugasan terlalu berat atau ada proyek-proyek menguap atau karena kebocoran subsidi,"ujarnya.
Anggota dewan dari Fraksi Partai Golkar ini pun meragukan klaim Pertamina tersebut.
"Jadi harus melakukan audit forensik karena ini kan cukup besar. Apalagi cuma dari Januari sampai September dan hanya karena penugasan BBM satu harga," jelas dia.
Komisi VII juga akan segera memanggil pihak Pertamina untuk konfirmasi kerugian yang terjadi.
Sebab, Eni mengaku sanksi penyebab Pertamina merugi hanya karena program BBM satu harga.
"Apalagi program ini belum sukses seperti yang dicita-citakan Pak Jokowi bahwa program satu harga sampai ke seluruh rakyat Indonesia. Sebab, pada kenyataannya program ini masih satu harga pada tingkat pengecer, belum sampai ke konsumen akhir," ucap dia. (Tribunnews.com)