Anggaran untuk Tim Gubernur Rp 28 Miliar, Ini yang Diungkapkan Anggota DPRD DKI Jakarta

TRIBUNKALTIM.CO, JAKARTA - Anggaran Rp 28 miliar untuk Tim Gubernur untuk Percepatan Pembangunan (TGUPP) harus melewati pembahasan di DPRD DKI Jakarta terlebih dahulu untuk bisa disetujui.

Wakil Ketua Komisi C DPRD DKI Jakarta Jhonny Simanjuntak mengatakan, kemungkinan anggaran tersebut akan ditolak.

"Walaupun kami belum memutuskan, kami mengkritisi bahwa kemungkinan kami tidak akan menerima," ujar Ketua Fraksi PDI-P ini ketika dihubungi pada Selasa (21/11/2017).

Jhonny mengatakan, eksekutif ingin membagi tim gubernur itu menjadi empat bidang.

Pertama bidang kelautan dan pesisir, kedua bidang ekonomi dan pembangunan, ketiga bidang harmonisasi peraturan hukum, serta kempat bidang pencegahan korupsi.

Menurut Jhonny, hal tersebut sebenarnya baik.

Baca: Anies-Sandi Tambah Personel di Tim Gubernur, Anggaran Membengkak jadi Rp 28 Miliar!

Tim Gubernur untuk Percepatan Pembangunan (TGUPP) bisa diisi PNS yang berpengalaman dan para profesional.

Namun, dia tidak setuju jika anggarannya membengkak sampai Rp 28 miliar.

"Kalau sampai Rp 28 miliar, itu kami tidak setuju," ujar Jhonny.

Baca: Jangan Mager! 10 Kebiasaan Sepele Ini Bisa Merusak Kesehatan

Baca: Enggan Campuri Urusan Setya Novanto, Ini yang Diungkapkan Jokowi

Baca: Mengejutkan! Pengakuan Siswi di Sebatik, Rela Jual Diri ke Kontraktor Demi Uang 500 Ribu buat Pesta

Baca: 22 Orang Diperiksa Dugaan Korupsi Dana Hibah, 3 Orang Menangis, Air Mata Buaya?

Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta terpilih, Anies Baswedan dan Sandiaga Uno, memperkenalkan anggota tim yang membantu mereka menyerap aspirasi warga jelang pelantikan, Senin (8/5/2017). Mereka adalah Boy Sadikin, Djoko Santoso, Bambang Widjojanto, serta Adnan Pandu Praja. (KOMPAS.com / ANDRI DONNAL PUTERA)

Salah satu yang membuat anggaran TGUPP membengkak adalah karena akan ada tim sejenis di tingkat kabupaten dan kota.

 Baca: Sah! Kahiyang Ayu Diangkat Jadi Anak dan Diberi Marga Siregar

Menurut Jhonny, hal itu tidak diperlukan. Sebab, posisi wali kota dan bupati bukan pembuat kebijakan yang membutuhkan penasihat.

"Apa urgensinya TGUPP di situ? Wali kota, kan, bukan pengambil keputusan. Kemungkinan itu yang akan didrop anggarannya, ya," ujar Jhonny. (Kompas.com/Jessi Carina)