Wakil Walikota Samarinda: Kalau tak Konsisten, Izin Hotel akan Langsung Dicabut
Mulai dari konsep, bangunan-bangunan dan lainnya, harus sesuai standar hotel syariah yang sudah diatur sesuai ketentuan yang ada.
Penulis: Doan E Pardede | Editor: Amalia Husnul A
lihat foto
Laporan Wartawan Tribunkaltim.co, Doan Pardede
TRIBUNKALTIM.CO, SAMARINDA - Wakil Walikota Samarinda, Nusyirwan Ismail memberikan tanggapannya seputar akan dimulainya pembangunan Hotel Primebiz di samping Masjid Baitul Muttaqien di Kompleks Islamic Centre, Jalan Slamet Riyadi.
Nusyirwan usai memimpin Upacara Peringatan Hari Bela Negara ke-69 Tahun 2017 yang digelar di Balaikota Samarinda, Jalan Kesuma Bangsa, Selasa (19/12/2017) mengatakan, berdasarkan laporan dari Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu (BP2TSP) yang sudah diterimanya, seluruh persayaratan yang dibutuhkan untuk memulai pembangunan memang sudah lengkap.
Dan seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang terlibat, juga sudah siap mendukung.
Baca: Nekat Mau Lari, Polisi Terpaksa Tembak Kaki Residivis Jambret
Baca: Terduga Pengedar Sabu yang Ditembak Polisi Lantaran Melawan Akhirnya Meninggal Dunia
Baca: Tim Jelajah Energi Pertamax Berhasil Taklukkan Jarak 1.950 Km Lintasi 4 Provinsi
Nusyirwan sendiri mengaku sudah memberikan arahan langsung kepada BP2TSP, antara lain, jika memang yang akan berdiri adalah hotel syariah, maka hal ini harus ditegaskan dalam seluruh berkas-berkas perizinan yang akan diterbitkan.
Dan perlu diketahui, kata Nusyirwan, penyematan kata syariah ini tidaklah sembarangan.
Mulai dari konsep, bangunan-bangunan dan lainnya, harus sesuai standar hotel syariah yang sudah diatur sesuai ketentuan yang ada.
Dan ketika mengurus izin, pihak hotel juga harus bisa menunjukkan bukti berupa dokumen telah berurusan dan mendapatkan tanggapan awal dari Dewan Syariah Nasional (DSN).
Baca: Jelang Rapat Pleno Penetapan Cagub-Cawagub Kaltim, Jaang Temui Djarot, Ada Apa?
Baca: Produsen Unggas Terganggu Kebijakan Kemtan
Baca: Tertinggi di Kaltim, UMK Berau Rp 2,8 Juta
"Paling tidak, kita lihat permohonannya bagaimana dan respon DSN bagaimana. Karena tidak mungkin, hotel itu jadi dulu baru bicara soal syariah.
Karena syariah itu sudah terarah lebih awal. Misalnya kolam renang terpisah, tempat olahraga laki-laki dan perempuan terpisah," jelasnya.
Dan yang tak kalah penting, pihak hotel harus membuat pernyataan di atas kertas bermaterai, yang menyatakan siap ditutup jika ternyata melanggar, dan beroperasi di luar ketentuan yang sudah ditetapkan sebagai hotel syariah.
Pernyataan ini juga harus mengatur bahwa jika suatu saat terjadi take over atau peralihan kepemilikan, hotel harus tetap mengusung konsep syariah.
"Jadi, kalau nanti ada penyimpangan, bukan karena pemerintah yang menutup, tapi dia yang melanggar pernyataan tertulis dengan materai yang cukup berkekuatan hukum, yang menjadi pegangan kita sebagai kontrol," ujarnya.
Baca: Baik Hati Banget Nih, 5 Zodiak Ini Paling Nggak Bisa Bilang Tidak, Hayo Termasuk Nggak?
Baca: Akhir Pekan KPC Mulai Setrum Sangatta
Baca: Harga Gas Melon Eceran Selangit Mencapai Rp 35 Ribu
Bicara prospek hotel syariah, menurutnya Nusyirwan sebenarnya cukup menjanjikan. Di beberapa daerah di Indonesia, hotel-hotel syariah juga bisa berkembang dengan baik.
Namun perlu diketahui juga, setiap tahunnya juga akan ada assesment atau penilaian dari DSN.
Jika tidak konsisten denganm konsep syariah, bisa saja seritifikat dicabut dan otomatis izin juga akan dicabut.
"Kalau sertifikatnya dicabut, izin juga ditutup. Karena tidak konsisten.
Mudah-mudahan dari awal dengan penjelasan seperti ini yang terpadu, banyak pihak mendukung, aturan perizinan juga transparan, mudah-mudahan mereka juga konsisten.
Baca: Imigrasi Mengawasi 106 Warga Negara Asing
Baca: Petugas CS Tergoda Saat Lihat Kunci Masih Menempel di Motor, Begini Nasib Selanjutnya. . .
Baca: Bahas Masa Jabatan Airlangga Hartarto, Munaslub Deadlock hingga Diskors
Menjaga konsistensi itu," katanya.
Terkait penolakan warga yang sempat terjadi beberapa waktu lalu, juga sudah dijelaskan oleh BP2TSP.
Menurutnya, hal ini terjadi karena adanya kesalahpahaman dan kekurangpahaman seputar konsep-konsep syariah.
Pihak Islamic Centre dan para warga yang tinggal tak jauh dari Islamic Centre menurutnya sudah tidak mempermasalahkah pendirian hotel tersebut.
"Tapi pengurus mesjid sendiri, tetangga sekitar sudah memberikan dukungan. Jadi ini mungkin ada kesalahpahaman, atau belum dalamnya pemahaman warga tentang hal itu.
Itulah perlunya menjaga konsistensi syariah itu," tandasnya. (*)
