Tes CPNS

Penyediaan Fasiltas dan Perangkat Pendukung Tes CPNS Butuh Dana Besar

Saat ini, kata Zainuddin, pihaknya masih menghitung kebutuhan formasi dan dana untuk penyelenggaraan tes CPNS

Penulis: tribunkaltim | Editor: Martinus Wikan
TRIBUNKALTIM/NALENDRO PRIAMBODO
Ilustrasi TES CPNS 

TRIBUNKALTIM.CO, SANGATTA, - Pelaksanaan tes Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) di Kabupaten Kutai Timur, pada 2018 ini, bakal terkendala masalah pendanaan.

Selain meminta formasi kebutuhan CPNS, Badan Kepegawaian Negara (BKN) melalui BKN Regional VIII Banjarmasin, juga mengajukan beragam persyaratan terkait penyelenggaraan tes CPNS tersebut.

Di antaranya fasilitas dan perangkat pendukung tes. Hal ini diungkapkan Kepala Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan (BKPP) Kutim, Zainuddin Aspan, Minggu (14/1).

"Selain meminta jumlah formasi kebutuhan pegawai di Kutim, di dalam surat itu juga tertuang berbagai syarat pelaksanaan. Penyediaan fasilitas dan perangkat pendukung adalah salah satu syarat yang harus dipenuhi Pemkab Kutim untuk menggelar tes CPNS. Ada beberapa syarat lainnya. Itu membutuhkan dana yang tak sedikit. Sementara kondisi keuangan kita juga sedang devisit," ungkap Zainuddin.

Saat ini, kata Zainuddin, pihaknya masih menghitung kebutuhan formasi dan dana untuk penyelenggaraan tes CPNS. "Pastinya, soal dana yang akan menjadi kendala," ujar Zainuddin.

Di sisi lain, persiapan penyelenggaraan tes tersebut membuat pemkab berada dalam posisi dilema. Sebab, sampai saat ini pemerintah pusat belum mencabut keputusan moratorium penghentian penerimaan PNS.

“Tetapi jika ada keputusan dari presiden seperti tes CPNS di tubuh lembaga-lembaga dan setingkat kementerian di pusat, itu mungkin bisa ada peluang. Boleh jadi ini tes di lingkungan kementerian yang diadakan seperti 2017 lalu. Kami hanya melaporkan kebutuhan PNS di Kutim," ujar Zainuddin.

Soal deadline yang diberikan BKN pusat untuk pelaporan kesiapan Kutim dalam penyelenggaran test CPNS 2018, menurut Zainuddin, akan secepatnya dilaporkan, berdasarkan koordinasi dengan para pimpinan.

"Kami terus komunikasi dengan Sekda terkait hal ini. Secepatnya akan dilaporkan. Saat ini kami mempersiapkan laporan kebutuhan pegawai secara online ke BKN. Untuk anggaran jika memang sudah ada kepastiannya akan kami laporkan,” ungkapnya.(sar)

Sumber: Tribun Kaltim
Berita Terkait
Ikuti kami di
AA

Berita Terkini

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved