Pegawai Pemkab Kutim Terpaksa Nyambi Jual Ayam Kampung, Ini Sebabnya

Laporan Wartawan TribunKaltim.co, Margaret Sarita

TRIBUNKALTIM.CO, SANGATTA – Pemangkasan anggaran yang bertubi-tubi dialami Pemkab Kutai Timur pada 2017 lalu, juga berimbas pada upah Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Tenaga Kerja Kontrak Daerah (TK2D)
Kutim.

Khusus untuk PNS, insentif selama dua bulan belum diterima.

Ditambah lagi gaji bulan Januari yang juga belum tahu kapan dibayarkan.

Sedangkan para TK2D, sejak Desember 2017 lalu, mereka belum juga mendapat upah kerja.

Alfi, salah satu PNS di lingkungan Setkab Kutim mengaku terpaksa meminjam ke tetangga untuk menutupi kebutuhan bulanan yang terdiri dari satu istri dengan dua anak.

Baca: INFO CPNS 2018 - Akan Buka Seleksi, Pemkab Bulungan Wacanakan Honorer Terakomodir

Baca: Kakek 70 Tahun Hilang di Hutan Mamburungan, Begini Nasibnya Sekarang

Ia berharap insentif yang belum terbayarkan tidak hangus begitu saja, seperti informasi yang beredar
belakangan ini.

“Sampai sekarang, sudah tiga tetangga saya yang saya utangi. Kalau gaji, sudah jatahnya bank, untuk membayar cicilan. Nah, insentif ini yang jadi harapan saya untuk sehari-hari. Apalagi, anak saya yang bungsu membutuhkan terapi dokter dengan biaya yang tak sedikit,” ungkap Alfi.

Ia juga berharap janji pemerintah untuk pembayaran upah dan insentif tidak molor.

Sehingga utang pada tetangga bisa segera terlunasi.

Baca: Cemburu, Saat Silaturahmi dengan Pasangan Ini, Walikota Sebut Samarinda Lebih Diperhatikan

Baca: Seluruh Paslon Lolos Pemeriksaan Kesehatan, Termasuk Tes Narkoba juga?

Baca: Jika Sampai 20 Januari Tidak Mampu Lengkapi Berkas, Paslon Dinyatakan Gugur

Baca: Inilah Kerajaan Kupu-kupu, Dikunjungi 300 Orang per Hari untuk Selfie

“Ini soal kepercayaan. Namanya kita pinjam uang orang, tentu ada janji tenggat waktu pengembalian. Kalau molor, nanti begitu susah, tidak dipinjami lagi,” ujar Alfi.

Beda dengan Ros, ia mengakali kondisi sulitnya dengan menjual ayam kampung siap olah.

Ayam peliharaannya dijual dengan harga antara Rp 80.000 hingga Rp 100.000 per ekor pada rekan-rekan se kantor.

“Lumayan, pas lagi nggak gajian seperti ini. Kita dituntut kreatif. Kebetulan orangtua di rumah pelihara ayam kampung dan mau dijual. Jadi saya pasarkan ke teman-teman. Siapa yang mau beli. Ayam sudah
dibersihkan dan dipotong sesuai keinginan. Tinggal dicuci, siap diolah,” kata Ros.

Tak hanya keduanya, Syahid salah satu TK2D Setkab Kutim pun mengaku mulai mengembangkan usaha roti gandum buatan sang istri yang berdomisili di Tenggarong, Kukar.

Harganya pun cukup terjangkau, berkisar Rp 20.000 untuk roti bulat dan Rp 30.000 untuk roti tawar
persegi.

Meski tidak banyak, namun lumayan buat menutupi kebutuhan selama sepekan.

“Saya bawa sesuai pesanan teman-teman saja. Dipasarkan lewat medsos. Jadi setiap akhir pekan saya pulang ikut membantu buat roti, nanti hari Minggu, saya bawa ke Sangatta dan Senin sudah bisa
diantar ke pembeli,” ujarnya.

Menghadapi beragam permasalahan keuangan tersebut, Bupati Ismunandar mengatakan telah menunjuk Asisten Administrasi Umum, Setkab Kutim, Yulianti untuk memimpin Tim pengendalian APBD Kutim.

Salah satu tugas tim adalah menginventarisir pembiayaan yang harus dituntaskan Pemkab Kutim, termasuk tunjangan perangkat desa dan Ketua RT, haji PNS dan TK2D.

“Pengelolaan keuangan APBD Kutim harus sepengetahuan saya, jangan jor-joran mengeluarkan dana, sehingga membuat Kasda masuk dalam kategori mengkhawatirkan,” ujar Ismu.(*)